Langsung ke konten utama

Korupsi Proyek Laptop di Samosir, Para Kades Adalah Korban

Pangururan, Batak Raya — Kasus tindak pidana korupsi dalam proyek Sistem Informasi Kependudukan Terpadu (Simadu) di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara, disidangkan di Pengadilan Tipikor Medan pada 11 April 2022. Dalam kasus ini para kepala desa disebut sebagai korban, dan mereka sudah mengembalikan kerugian negara.

Sidang kasus korupsi proyek Simadu di Kabupaten Samosir berlangsung di Pengadilan Tipikor Medan. (Foto: dokumen Kejari Samosir)

Informasi tersebut disampaikan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Samosir, Tulus Tampubolon, kepada Batak Raya di ruang kerjanya di kantor Kejaksaan Negeri Samosir di Pangururan, 12 April 2022.

Menurut Tulus, kerugian negara sudah dikembalikan oleh para kepala desa atas perintah Inspektorat Pemkab Samosir. Namun, menurutnya, seharusnya yang melakukan pengembalian dana ialah pihak kontraktor kepada para kepala desa. Dalam kasus ini, katanya, para kepala desa menjadi korban.

“Kerugian negara memang sudah ditutupi, tapi perbuatan pengembalian uang itu tidak sesuai aturan,” kata Tulus Tampubolon.

Dia menyebutkan beberapa kepala desa yang dipanggil sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Medan, 11 April 2022, yaitu Karjono Manik, Jenry J. Limbong, Donten Limbong, Ganda Parhusip, Lamson Pakpahan, Pardamean Lumbanraja, dan Juden Gultom.

Adapun saksi dari pihak jajaran Pemkab Samosir yang hadir pada sidang tanggal 28 Maret 2022 yaitu Parissan Lumbangaol, Belman Dabukke, Belman Sinaga, Rajoki Simarmata, Tino Luhut Uli Nainggolan, Mangihut Sinaga, Waston Simbolon, Florian H. Manurung, Lestari Sagala, Lamhot Siringoringo, Hopsian Tumbur Marudut, Juanda Situmorang, Pandapotan Putra Nainggolan, Humala Tua Lumbanraja, dan Konrad Simbolon.

Pada tahun 2021 lalu Kejaksaan Negeri Samosir sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini, yaitu seorang berinisial MTL dari perusahaan CV. Netpackage. Perusahaan tersebut mendapat proyek pengadaan laptop di 127 desa di Kabupaten Samosir yang dananya bersumber dari Dana Desa tahun 2016 sebesar Rp15 juta per desa.

Postingan populer dari blog ini

Pastor Paroki Tomok Dimaki Wakapolres Samosir

Tomok, Batak Raya — Seorang pastor Katolik dimaki oleh Wakil Kepala Polres Samosir di jalan di desa wisata Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara, Kamis, 16 Juni 2022. Warga setempat menjadi saksi mata, termasuk ibu-ibu pedagang suvenir. Kepada Batak Raya Wakapolres mengaku salah bahwa dirinya memang menyebut “pastor gadungan.” Wakapolres Samosir, Kompol Togap Lumbantobing, dalam persiapan menyambut Irwasum dan Kapolda Sumut di Puskesmas Ambarita, Kecamatan Simanindo, 16 Juni 2022. (Foto: Hayun Gultom) Pemuka agama Katolik yang dikasari secara verbal itu ialah pastor Sabat Nababan, imam di Paroki Santo Antonio Maria Claret Tomok, yang membawahkan belasan gereja Katolik. Oknum perwira Polri yang memakinya ialah Kompol Togap M. Lumbantobing, orang nomor dua di Polres Samosir. Menurut penjelasan pastor Sabat Nababan, yang diwawancarai Batak Raya pada Kamis siang di pastoran Paroki Tomok, dia mengalami perlakuan takpantas itu ketika aparat Polres Samosir m

Apa Saja Tugas 6 Staf Khusus Bupati Samosir Bergaji Rp17 Juta?

Pangururan, Batak Raya — Khalayak ramai di media sosial mengecam pengangkatan enam staf khusus Bupati Samosir, yang dinamai Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TBPP) Kabupaten Samosir, dengan gaji bulanan Rp17 juta per orang. Ada saran agar keenam staf itu ditugasi mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) demi menambah pendapatan Pemerintah Kabupaten Samosir. Dalam wawancara khusus dengan Batak Raya , mereka menjelaskan pekerjaan TBPP dan menjawab tudingan warganet terhadap mereka. ⸻ Mangindar Simbolon, Ketua Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TBPP) Kabupaten Samosir. (Foto: Hayun Gultom) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Samosir di Provinsi Sumatra Utara, yang berisi sepuluh program prioritas, sudah disusun oleh Bupati Samosir, Vandiko Gultom, mulai tahun 2022 hingga 2026 walaupun masa jabatannya hanya sampai 2024. Karena waktu yang tersedia hanya tiga tahun, Pemkab Samosir merasa perlu mempercepat pembangunan sehingga program yang sudah direncan