Langsung ke konten utama

Korupsi Proyek Laptop di Samosir, Para Kades Adalah Korban

Pangururan, Batak Raya — Kasus tindak pidana korupsi dalam proyek Sistem Informasi Kependudukan Terpadu (Simadu) di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara, disidangkan di Pengadilan Tipikor Medan pada 11 April 2022. Dalam kasus ini para kepala desa disebut sebagai korban, dan mereka sudah mengembalikan kerugian negara.

Sidang kasus korupsi proyek Simadu di Kabupaten Samosir berlangsung di Pengadilan Tipikor Medan. (Foto: dokumen Kejari Samosir)

Informasi tersebut disampaikan Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Samosir, Tulus Tampubolon, kepada Batak Raya di ruang kerjanya di kantor Kejaksaan Negeri Samosir di Pangururan, 12 April 2022.

Menurut Tulus, kerugian negara sudah dikembalikan oleh para kepala desa atas perintah Inspektorat Pemkab Samosir. Namun, menurutnya, seharusnya yang melakukan pengembalian dana ialah pihak kontraktor kepada para kepala desa. Dalam kasus ini, katanya, para kepala desa menjadi korban.

“Kerugian negara memang sudah ditutupi, tapi perbuatan pengembalian uang itu tidak sesuai aturan,” kata Tulus Tampubolon.

Dia menyebutkan beberapa kepala desa yang dipanggil sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Medan, 11 April 2022, yaitu Karjono Manik, Jenry J. Limbong, Donten Limbong, Ganda Parhusip, Lamson Pakpahan, Pardamean Lumbanraja, dan Juden Gultom.

Adapun saksi dari pihak jajaran Pemkab Samosir yang hadir pada sidang tanggal 28 Maret 2022 yaitu Parissan Lumbangaol, Belman Dabukke, Belman Sinaga, Rajoki Simarmata, Tino Luhut Uli Nainggolan, Mangihut Sinaga, Waston Simbolon, Florian H. Manurung, Lestari Sagala, Lamhot Siringoringo, Hopsian Tumbur Marudut, Juanda Situmorang, Pandapotan Putra Nainggolan, Humala Tua Lumbanraja, dan Konrad Simbolon.

Pada tahun 2021 lalu Kejaksaan Negeri Samosir sudah menetapkan tersangka dalam kasus ini, yaitu seorang berinisial MTL dari perusahaan CV. Netpackage. Perusahaan tersebut mendapat proyek pengadaan laptop di 127 desa di Kabupaten Samosir yang dananya bersumber dari Dana Desa tahun 2016 sebesar Rp15 juta per desa.

Postingan populer dari blog ini

Siapa pun Bupati Samosir, Sitiotio Tetap Dianaktirikan

Sitiotio, Batak Raya — Marojahan Sinaga, penduduk Desa Sabulan, Kecamatan Sitiotio, Samosir, Sumatra Utara, kecewa berat terhadap Pemerintah Kabupaten Samosir yang sedari dulu tidak menyeriusi pembangunan prasarana di Sitiotio. “Sebenarnya kalau disuruh memilih, kami lebih baik masuk Kabupaten Humbang daripada Kabupaten Samosir,” kata Marojahan kepada Batak Raya di Pangururan, Januari 2023. J.M.T. Pandiangan, perantau Sitiotio yang berdomisili di Kalimantan, difoto Batak Raya pada Januari 2023 di Samosir. (Foto: Hayun Gultom) Semenjak Kabupaten Samosir berdiri 19 tahun lalu hingga saat ini, Sitiotio merupakan kecamatan yang pembangunannya paling terbelakang dari sembilan kecamatan di Kabupaten Samosir. Fasilitas umum di Sitiotio, seperti jalan beraspal, lampu jalan, dan air leding, sangat terbatas, bahkan nyaris nihil. Jalan antardesa pun masih banyak yang tidak layak untuk dilintasi sepeda motor, apalagi mobil. Sitiotio juga sering disebut sebagai daerah buangan bagi aparatur sipil n

Wakil Bupati Samosir: Kalau Saya Jawab, Bungkam Semua, Pasti!

Pangururan, Batak Raya — “Rencana kerja tahunan PUPR itu ada enggak long beach ? Itu yang perlu diketahui. Tapi, kebetulan Kepala Dinas PUPR tidak hadir,” kata Wakil Bupati Samosir, Martua Sitanggang, saat mulai menjawab pertanyaan para wartawan dalam jumpa pers di aula kantor Bupati Samosir di Jalan Rianiate, Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara, 26 April 2022. Dari kiri, Bupati Vandiko Gultom, Wakil Bupati Martua Sitanggang, dan Pj. Sekda Hotraja Sitanggang dalam acara jumpa pers. (Foto: Hayun Gultom) Berikut jawaban Wakil Bupati Samosir selengkapnya yang dicatat oleh Batak Raya. Ada RPJMD, ada lagi kerja tahunan. Seluruh SKPD ada itu. Perencanaan yang baik itu pasti hasilnya baik. Tetapi, kalau perencanaan itu sembrono, hasilnya pun tidak akan baik. Bisa catat itu. Jadi, masalah long beach itu, sepuluh program prioritas Kabupaten Samosir, ada memang di situ peningkatan pariwisata. Cuma, detailnya setiap tahun anggaran harus dibedah di seluruh SKPD. Adakah itu? Ini