Langsung ke konten utama

Sosor Silulu Digugat, Huta Silulu Dieksekusi

Nainggolan, Batak Raya — Berdasarkan putusan pengadilan, Parlin Lumbanraja dan kawan-kawannya menang dalam gugatan perdata atas kepemilikan perkampungan Sosor Silulu seluas 6.000 meter persegi di Desa Pangaloan, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara. Kemudian mereka menyampaikan permohonan eksekusi ke pengadilan, yaitu eksekusi atas sepuluh rumah, termasuk empat rumah adat Batak, yang berdiri di tanah itu. Namun, menurut pihak tergugat, eksekusi tersebut salah alamat.

Warga pihak tergugat di perkampungan Huta Silulu di Desa Pangaloan, Kecamatan Nainggolan. (Foto: Jepri Sitanggang) 

“Yang digugat Sosor Silulu, kenapa yang dieksekusi jadi Huta Silulu?” kata Asgat Lumbanraja, 59 tahun, salah satu pihak tergugat, kepada wartawan di Huta Silulu, Desa Pangaloan, Kecamatan Nainggolan, 23 April 2022.

Menurut dia, perkampungan Huta Silulu sudah ditempati selama empat generasi. Penduduk di sana juga masih tergolong keluarga dekat, termasuk dengan pihak penggugat.

Asgat Lumbanraja menyebutkan bahwa dalam kartu tanda penduduk (KTP) mereka, termasuk KTP kakek mereka, tertulis alamat “Huta Silulu”, bukan “Sosor Silulu”. Dia pun menunjukkan selembar kertas profil desa yang bertuliskan nama kampung “Huta Silulu”.

Permohonan eksekusi kampung Huta Silulu ini juga ditentang oleh warga lainnya, Monang Lumbanraja. Walaupun dia bukan salah satu tergugat, tanah yang diklaim miliknya juga masuk dalam 6.000 meter persegi dalam permohonan eksekusi. “Saya tidak ikut digugat. Kenapa tanah saya ikut dieksekusi?” katanya.

Monang Lumbanraja mengatakan tanahnya itu sudah pernah diperkarakan di pengadilan, yang dimenangkan oleh kakeknya pada tahun 1930. “Saya memiliki surat putusan pengadilan. Di situ tanah saya berbatasan dengan Huta Silulu, bukan Sosor Silulu,” katanya.

Postingan populer dari blog ini

Siapa pun Bupati Samosir, Sitiotio Tetap Dianaktirikan

Sitiotio, Batak Raya — Marojahan Sinaga, penduduk Desa Sabulan, Kecamatan Sitiotio, Samosir, Sumatra Utara, kecewa berat terhadap Pemerintah Kabupaten Samosir yang sedari dulu tidak menyeriusi pembangunan prasarana di Sitiotio. “Sebenarnya kalau disuruh memilih, kami lebih baik masuk Kabupaten Humbang daripada Kabupaten Samosir,” kata Marojahan kepada Batak Raya di Pangururan, Januari 2023. J.M.T. Pandiangan, perantau Sitiotio yang berdomisili di Kalimantan, difoto Batak Raya pada Januari 2023 di Samosir. (Foto: Hayun Gultom) Semenjak Kabupaten Samosir berdiri 19 tahun lalu hingga saat ini, Sitiotio merupakan kecamatan yang pembangunannya paling terbelakang dari sembilan kecamatan di Kabupaten Samosir. Fasilitas umum di Sitiotio, seperti jalan beraspal, lampu jalan, dan air leding, sangat terbatas, bahkan nyaris nihil. Jalan antardesa pun masih banyak yang tidak layak untuk dilintasi sepeda motor, apalagi mobil. Sitiotio juga sering disebut sebagai daerah buangan bagi aparatur sipil n

Wakil Bupati Samosir: Kalau Saya Jawab, Bungkam Semua, Pasti!

Pangururan, Batak Raya — “Rencana kerja tahunan PUPR itu ada enggak long beach ? Itu yang perlu diketahui. Tapi, kebetulan Kepala Dinas PUPR tidak hadir,” kata Wakil Bupati Samosir, Martua Sitanggang, saat mulai menjawab pertanyaan para wartawan dalam jumpa pers di aula kantor Bupati Samosir di Jalan Rianiate, Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara, 26 April 2022. Dari kiri, Bupati Vandiko Gultom, Wakil Bupati Martua Sitanggang, dan Pj. Sekda Hotraja Sitanggang dalam acara jumpa pers. (Foto: Hayun Gultom) Berikut jawaban Wakil Bupati Samosir selengkapnya yang dicatat oleh Batak Raya. Ada RPJMD, ada lagi kerja tahunan. Seluruh SKPD ada itu. Perencanaan yang baik itu pasti hasilnya baik. Tetapi, kalau perencanaan itu sembrono, hasilnya pun tidak akan baik. Bisa catat itu. Jadi, masalah long beach itu, sepuluh program prioritas Kabupaten Samosir, ada memang di situ peningkatan pariwisata. Cuma, detailnya setiap tahun anggaran harus dibedah di seluruh SKPD. Adakah itu? Ini