Langsung ke konten utama

Kalah di Pengadilan, lalu Menang, dan Kalah Lagi

Simanindo, Batak Raya — Krisman Siallagan, 62 tahun, warga Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara, berharap mendapat keadilan dalam perkara tanahnya yang sudah berulang kali keluar masuk pengadilan.

Krisman Siallagan diwawancarai wartawan di Tuktuk Siadong. (Foto: Jepri Sitanggang)

Kepada wartawan di rumahnya, 10 Mei 2022, Krisman menceritakan bahwa pada tahun 1986 dan 1990 dia pernah membeli tanah di Parlimbatan, Tuktuk Siadong, lalu membuat sertifikatnya tahun 1992. Namun, tahun 1996 seseorang menggugat tanahnya itu ke Pengadilan Negeri Tarutung tanpa diketahuinya, karena dia sedang berada di Australia, dan si penggugat menang.

Kemudian Krisman mengajukan memori banding, tapi kalah. Dia mengajukan permohonan kasasi, tapi kalah juga.

“Sesudah dieksekusi, saya baca itu putusan. Ditulis bahwa tanah itu adalah tanah Aman Duhe alias Sipaweg,” katanya. Aman Duhe alias Sipaweg, yang bermarga Marpaung, adalah pemilik Kampung Sosor Ambarita di Desa Garoga, Kecamatan Simanindo.

Krisman mendatangi kampung itu dan bertemu dengan Maksum Marpaung, cucu Aman Duhe. Dia pun memberitahukan kepada Maksum bahwa ada seseorang mengaku keturunan Aman Duhe yang mengambil berkas register Kampung Sosor Ambarita dari PN Tarutung untuk memerkarakan tanahnya yang terletak di Parlimbatan, Tuktuk Siadong. Lalu Krisman meminta Maksum membuat surat pernyataan bahwa Maksum Marpaung merupakan cucu dari Aman Duhe.

Setelah itu, Krisman memerkarakan si penggugat karena memakai surat palsu untuk mengambil kutipan register di PN Tarutung. Hasilnya, si penggugat dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dihukum dua tahun penjara.

Krisman kembali melakukan gugatan perdata atas tanahnya di Parlimbatan, dan dia menang di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Tanah itu pun dikembalikan kepadanya. Namun, lawan Krisman mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung, dan akhirnya Krisman kalah lagi.

“Hidup saya sudah susah. Lawan saya ini mempergunakan surat palsu, sudah ditahan di Rutan Pangururan, tetap juga saya dikalahkan di PK. Mungkin perkara saya ini hanya satu di Indonesia, mungkin juga di dunia. Tolong, Pak Jokowi, diperbaiki ini semua. Mohon keadilan, Pak Jokowi,” kata Krisman Siallagan sambil menangis.

Postingan populer dari blog ini

Siapa pun Bupati Samosir, Sitiotio Tetap Dianaktirikan

Sitiotio, Batak Raya — Marojahan Sinaga, penduduk Desa Sabulan, Kecamatan Sitiotio, Samosir, Sumatra Utara, kecewa berat terhadap Pemerintah Kabupaten Samosir yang sedari dulu tidak menyeriusi pembangunan prasarana di Sitiotio. “Sebenarnya kalau disuruh memilih, kami lebih baik masuk Kabupaten Humbang daripada Kabupaten Samosir,” kata Marojahan kepada Batak Raya di Pangururan, Januari 2023. J.M.T. Pandiangan, perantau Sitiotio yang berdomisili di Kalimantan, difoto Batak Raya pada Januari 2023 di Samosir. (Foto: Hayun Gultom) Semenjak Kabupaten Samosir berdiri 19 tahun lalu hingga saat ini, Sitiotio merupakan kecamatan yang pembangunannya paling terbelakang dari sembilan kecamatan di Kabupaten Samosir. Fasilitas umum di Sitiotio, seperti jalan beraspal, lampu jalan, dan air leding, sangat terbatas, bahkan nyaris nihil. Jalan antardesa pun masih banyak yang tidak layak untuk dilintasi sepeda motor, apalagi mobil. Sitiotio juga sering disebut sebagai daerah buangan bagi aparatur sipil n

Wakil Bupati Samosir: Kalau Saya Jawab, Bungkam Semua, Pasti!

Pangururan, Batak Raya — “Rencana kerja tahunan PUPR itu ada enggak long beach ? Itu yang perlu diketahui. Tapi, kebetulan Kepala Dinas PUPR tidak hadir,” kata Wakil Bupati Samosir, Martua Sitanggang, saat mulai menjawab pertanyaan para wartawan dalam jumpa pers di aula kantor Bupati Samosir di Jalan Rianiate, Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara, 26 April 2022. Dari kiri, Bupati Vandiko Gultom, Wakil Bupati Martua Sitanggang, dan Pj. Sekda Hotraja Sitanggang dalam acara jumpa pers. (Foto: Hayun Gultom) Berikut jawaban Wakil Bupati Samosir selengkapnya yang dicatat oleh Batak Raya. Ada RPJMD, ada lagi kerja tahunan. Seluruh SKPD ada itu. Perencanaan yang baik itu pasti hasilnya baik. Tetapi, kalau perencanaan itu sembrono, hasilnya pun tidak akan baik. Bisa catat itu. Jadi, masalah long beach itu, sepuluh program prioritas Kabupaten Samosir, ada memang di situ peningkatan pariwisata. Cuma, detailnya setiap tahun anggaran harus dibedah di seluruh SKPD. Adakah itu? Ini