Langsung ke konten utama

Pelebaran Jalan Gonting Disetop, Warga Minta Dilanjutkan

Harian, Batak Raya—Proyek pelebaran jalan dan pembuatan area rehat di Jalan Gonting di Desa Turpuk Limbong, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara, dikerjakan Pemkab Samosir atas permintaan warga setempat beberapa bulan lalu. Namun, pekerjaan tersebut telah disetop atas desakan anggota DPRD Provinsi Sumatra Utara.

Katarina Situmorang, warga Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. (Foto: Jepri Sitanggang)

Jalan Gonting merupakan akses menuju ke sejumlah objek wisata di Kecamatan Harian dan Kecamatan Sitiotio, antara lain Sibeabea, Air Terjun Efrata, Bukit Holbung, dan Batu Maroppa, sehingga ramai dilalui kendaraan wisatawan, terlebih-lebih pada hari libur. Kemacetan juga sering terjadi di jalan ini akibat badan jalan yang sempit. Karena itu, Pemkab Samosir pun melakukan pelebaran badan jalan.

Tidak lama setelah jalan dikerjakan, sebuah ormas mengatakan proyek itu diduga melanggar aturan karena berada di kawasan hutan lindung. Legalitas pekerjaan dan pembuangan limbah galiannya juga dipertanyakan.

Untuk menyikapi masalah itu, anggota DPRD Sumatra Utara dan Dinas Kehutanan Sumatra Utara berkunjung ke Jalan Gonting pada 10 Juni 2022. Hasilnya, menurut mereka, ternyata Jalan Gonting tidak berada di kawasan hutan lindung. Meskipun begitu, anggota DPRD Sumut meminta Pemkab Samosir menghentikan pelebaran jalan hingga ada keputusan rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD pada 29 Juni 2022 mendatang. Dalam RDP itu DPRD akan menghadirkan Pemkab Samosir dan ormas yang mempermasalahkan proyek jalan tersebut.

Atas penghentian pelebaran Jalan Gonting ini beberapa warga yang mencari nafkah dengan berjualan di pinggir jalan, seperti Katarina Situmorang dan A. Okta Limbong, menyatakan taksetuju karena berpengaruh terhadap mata pencariannya. Untuk itu, mereka meminta agar pembangunan jalan dilanjutkan.

“Bapak Jokowi, tolong kami. Jalan ini menuju ke Sibeabea yang Bapak Jokowi dulu setujui. Kenapa ini dihambat, apa mereka tidak kasihan melihat kami? Pakai hati nurani, Pemerintah Provinsi, [jangan] digantung-gantung pembangunan ini,” kata Katarina kepada Batak Raya, 19 Juni 2022. ❑

Postingan populer dari blog ini

Siapa pun Bupati Samosir, Sitiotio Tetap Dianaktirikan

Sitiotio, Batak Raya — Marojahan Sinaga, penduduk Desa Sabulan, Kecamatan Sitiotio, Samosir, Sumatra Utara, kecewa berat terhadap Pemerintah Kabupaten Samosir yang sedari dulu tidak menyeriusi pembangunan prasarana di Sitiotio. “Sebenarnya kalau disuruh memilih, kami lebih baik masuk Kabupaten Humbang daripada Kabupaten Samosir,” kata Marojahan kepada Batak Raya di Pangururan, Januari 2023. J.M.T. Pandiangan, perantau Sitiotio yang berdomisili di Kalimantan, difoto Batak Raya pada Januari 2023 di Samosir. (Foto: Hayun Gultom) Semenjak Kabupaten Samosir berdiri 19 tahun lalu hingga saat ini, Sitiotio merupakan kecamatan yang pembangunannya paling terbelakang dari sembilan kecamatan di Kabupaten Samosir. Fasilitas umum di Sitiotio, seperti jalan beraspal, lampu jalan, dan air leding, sangat terbatas, bahkan nyaris nihil. Jalan antardesa pun masih banyak yang tidak layak untuk dilintasi sepeda motor, apalagi mobil. Sitiotio juga sering disebut sebagai daerah buangan bagi aparatur sipil n

Wakil Bupati Samosir: Kalau Saya Jawab, Bungkam Semua, Pasti!

Pangururan, Batak Raya — “Rencana kerja tahunan PUPR itu ada enggak long beach ? Itu yang perlu diketahui. Tapi, kebetulan Kepala Dinas PUPR tidak hadir,” kata Wakil Bupati Samosir, Martua Sitanggang, saat mulai menjawab pertanyaan para wartawan dalam jumpa pers di aula kantor Bupati Samosir di Jalan Rianiate, Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara, 26 April 2022. Dari kiri, Bupati Vandiko Gultom, Wakil Bupati Martua Sitanggang, dan Pj. Sekda Hotraja Sitanggang dalam acara jumpa pers. (Foto: Hayun Gultom) Berikut jawaban Wakil Bupati Samosir selengkapnya yang dicatat oleh Batak Raya. Ada RPJMD, ada lagi kerja tahunan. Seluruh SKPD ada itu. Perencanaan yang baik itu pasti hasilnya baik. Tetapi, kalau perencanaan itu sembrono, hasilnya pun tidak akan baik. Bisa catat itu. Jadi, masalah long beach itu, sepuluh program prioritas Kabupaten Samosir, ada memang di situ peningkatan pariwisata. Cuma, detailnya setiap tahun anggaran harus dibedah di seluruh SKPD. Adakah itu? Ini