Langsung ke konten utama

Pelebaran Jalan Gonting Disetop, Warga Minta Dilanjutkan

Harian, Batak Raya—Proyek pelebaran jalan dan pembuatan area rehat di Jalan Gonting di Desa Turpuk Limbong, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara, dikerjakan Pemkab Samosir atas permintaan warga setempat beberapa bulan lalu. Namun, pekerjaan tersebut telah disetop atas desakan anggota DPRD Provinsi Sumatra Utara.

Katarina Situmorang, warga Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. (Foto: Jepri Sitanggang)

Jalan Gonting merupakan akses menuju ke sejumlah objek wisata di Kecamatan Harian dan Kecamatan Sitiotio, antara lain Sibeabea, Air Terjun Efrata, Bukit Holbung, dan Batu Maroppa, sehingga ramai dilalui kendaraan wisatawan, terlebih-lebih pada hari libur. Kemacetan juga sering terjadi di jalan ini akibat badan jalan yang sempit. Karena itu, Pemkab Samosir pun melakukan pelebaran badan jalan.

Tidak lama setelah jalan dikerjakan, sebuah ormas mengatakan proyek itu diduga melanggar aturan karena berada di kawasan hutan lindung. Legalitas pekerjaan dan pembuangan limbah galiannya juga dipertanyakan.

Untuk menyikapi masalah itu, anggota DPRD Sumatra Utara dan Dinas Kehutanan Sumatra Utara berkunjung ke Jalan Gonting pada 10 Juni 2022. Hasilnya, menurut mereka, ternyata Jalan Gonting tidak berada di kawasan hutan lindung. Meskipun begitu, anggota DPRD Sumut meminta Pemkab Samosir menghentikan pelebaran jalan hingga ada keputusan rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD pada 29 Juni 2022 mendatang. Dalam RDP itu DPRD akan menghadirkan Pemkab Samosir dan ormas yang mempermasalahkan proyek jalan tersebut.

Atas penghentian pelebaran Jalan Gonting ini beberapa warga yang mencari nafkah dengan berjualan di pinggir jalan, seperti Katarina Situmorang dan A. Okta Limbong, menyatakan taksetuju karena berpengaruh terhadap mata pencariannya. Untuk itu, mereka meminta agar pembangunan jalan dilanjutkan.

“Bapak Jokowi, tolong kami. Jalan ini menuju ke Sibeabea yang Bapak Jokowi dulu setujui. Kenapa ini dihambat, apa mereka tidak kasihan melihat kami? Pakai hati nurani, Pemerintah Provinsi, [jangan] digantung-gantung pembangunan ini,” kata Katarina kepada Batak Raya, 19 Juni 2022. ❑

Postingan populer dari blog ini

Pastor Paroki Tomok Dimaki Wakapolres Samosir

Tomok, Batak Raya — Seorang pastor Katolik dimaki oleh Wakil Kepala Polres Samosir di jalan di desa wisata Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara, Kamis, 16 Juni 2022. Warga setempat menjadi saksi mata, termasuk ibu-ibu pedagang suvenir. Kepada Batak Raya Wakapolres mengaku salah bahwa dirinya memang menyebut “pastor gadungan.” Wakapolres Samosir, Kompol Togap Lumbantobing, dalam persiapan menyambut Irwasum dan Kapolda Sumut di Puskesmas Ambarita, Kecamatan Simanindo, 16 Juni 2022. (Foto: Hayun Gultom) Pemuka agama Katolik yang dikasari secara verbal itu ialah pastor Sabat Nababan, imam di Paroki Santo Antonio Maria Claret Tomok, yang membawahkan belasan gereja Katolik. Oknum perwira Polri yang memakinya ialah Kompol Togap M. Lumbantobing, orang nomor dua di Polres Samosir. Menurut penjelasan pastor Sabat Nababan, yang diwawancarai Batak Raya pada Kamis siang di pastoran Paroki Tomok, dia mengalami perlakuan takpantas itu ketika aparat Polres Samosir m

Apa Saja Tugas 6 Staf Khusus Bupati Samosir Bergaji Rp17 Juta?

Pangururan, Batak Raya — Khalayak ramai di media sosial mengecam pengangkatan enam staf khusus Bupati Samosir, yang dinamai Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TBPP) Kabupaten Samosir, dengan gaji bulanan Rp17 juta per orang. Ada saran agar keenam staf itu ditugasi mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) demi menambah pendapatan Pemerintah Kabupaten Samosir. Dalam wawancara khusus dengan Batak Raya , mereka menjelaskan pekerjaan TBPP dan menjawab tudingan warganet terhadap mereka. ⸻ Mangindar Simbolon, Ketua Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TBPP) Kabupaten Samosir. (Foto: Hayun Gultom) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Samosir di Provinsi Sumatra Utara, yang berisi sepuluh program prioritas, sudah disusun oleh Bupati Samosir, Vandiko Gultom, mulai tahun 2022 hingga 2026 walaupun masa jabatannya hanya sampai 2024. Karena waktu yang tersedia hanya tiga tahun, Pemkab Samosir merasa perlu mempercepat pembangunan sehingga program yang sudah direncan