Langsung ke konten utama

“Jika Ranperda Tidak Selesai, [Biaya] Perjalanan Dinas Kita Bisa-Bisa Dikembalikan”

Pangururan, Batak Raya — Setelah anggota DPRD Kabupaten Samosir melakukan perjalanan dinas ke Aceh dan Bali terkait dengan pelbagai rancangan peraturan daerah (ranperda), sidang paripurna tahap pertama pun dilakukan pada 23 Mei 2022. Rapat di gedung DPRD di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara, itu dipimpin oleh Ketua DPRD Sorta Siahaan, Wakil Ketua I Pantas Marroha Sinaga, dan Wakil Ketua II Nasip Simbolon. Namun, karena tidak mencapai kuorum, rapat diskors hingga tiga kali.

Rapat paripurna DPRD Samosir dihadiri hanya sembilan anggota Dewan. (Foto: Hayun Gultom)

Skors terjadi karena dari total 25 anggota DPRD Samosir, yang hadir hanya 14 orang. Tujuh orang dari PDIP dan 4 dari partai koalisi tidak hadir. Bahkan, pada skors ketiga tinggal hanya 9 orang, sudah termasuk 3 pimpinan sidang.

“Untuk jadwal paripurna selanjutnya, apakah kita putuskan hari ini atau dikembalikan ke Banmus?” kata Nasip Simbolon.

Saurtua Silalahi dari Partai Gerindra mengusulkan agar rapat dilanjutkan besoknya, dan supaya ketua-ketua fraksi meminta anggotanya hadir. “Di mana marwah lembaga ini kalau kepentingan masyarakat terkendala hanya karena ketidakhadiran anggota Dewan,” katanya.

Jonner Simbolon dari Partai NasDem juga mengungkapkan kekecewaannya. “Kita sudah menghabiskan biaya melakukan perjalanan dinas terkait pembahasan perda ini. Kalau ranperda ini tidak kita selesaikan, [biaya] perjalanan dinas kita bisa-bisa dikembalikan,” katanya. Dia juga kecewa kepada pihak Pemkab Samosir yang tidak tepat waktu menghadiri sidang paripurna.

Lalu pimpinan sidang Nasip Simbolon bertanya lagi, “Kalau besok, apakah paripurna ini bisa kuorum? Dan perlu kita ketahui bahwa besok juga Bupati tidak dapat hadir, karena masih ada tugas di luar daerah.”

Ketua DPRD Sorta Siahaan, yang juga satu-satunya anggota Dewan dari PDIP yang hadir dalam rapat itu, mengatakan Bupati harus menghadiri rapat berikutnya.

Kemudian Magdalena Nurainy Sitinjak menanggapi perkataan Sorta. Dia mengatakan rapat paripurna tahap I dan II bisa dilaksanakan walaupun hanya dihadiri Wakil Bupati seandainya Bupati berhalangan. “Tapi untuk paripurna penandatanganan ranperda nanti, tentu Bupati harus hadir, karena dia yang menandatangani,” katanya.

Magdalena juga mengusulkan agar para anggota DPRD Samosir yang tidak menghadiri rapat dikenai sanksi. “Kalau perjalanan dinas, mau. Tapi rapat, tidak mau. Saya usulkan pada pimpinan supaya Dewan yang tidak hadir tidak diperbolehkan lagi perjalanan dinas untuk tahap berikut,” katanya.

Lalu Jonner Simbolon berpendapat, “Sebenarnya tanpa PDIP pun paripurna ini bisa kuorum kalau yang 17 datang semua.”

Sorta Siahaan pun menanggapinya, “Kemarin juga Bupati tidak hadir. Hari ini tidak hadir. Kalau Bupati hadir besok, semua anggota PDIP bisa saya bilang hadir.”

Selanjutnya Jonner Simbolon mengatakan kepada Sekda supaya jadwal kerja Bupati disesuaikan dengan rapat-rapat di DPRD. “Kalau harus DPRD yang menyesuaikan waktu rapat terhadap jadwal Bupati, maka berikan kepada kami jadwal perjalanan Bupati selama satu bulan ke depan,” katanya.

Nasip Simbolon, yang memimpin rapat, akhirnya mengatakan, “Dengan demikian, jadwal paripurna kita kembalikan ke Banmus untuk dimusyawarahkan kembali.”

Rapat wakil rakyat pun bubar. Hasilnya nol besar.

Postingan populer dari blog ini

Pembangunan Jalan Terhenti karena, Kata Bupati Samosir, Takada Dana Beli BBM Alat Berat

Nainggolan, Batak Raya — Vandiko Gultom, yang menjadi Bupati Samosir sejak April 2021, punya cita-cita tinggi membangun Kabupaten Samosir, Sumatra Utara. Dia mengatakan, antara lain, jalan umum di Samosir akan “mulus dalam satu tahun,” seperti janji politiknya semasa kampanye pilkada. Ebenezer Situmorang (kiri) dan Tumpak Situmorang. (Foto: Hayun Gultom) Untuk itu, Vandiko Gultom menggalakkan program sirtuisasi, yaitu pembangunan jalan di desa-desa dengan menggunakan campuran pasir dan batu (sirtu). Pengerjaan jalan tanpa aspal ini tidak memerlukan anggaran khusus APBD Kabupaten Samosir, karena modalnya cuma sirtu yang diperoleh secara gratis dari lahan masyarakat, dan juga karena Pemkab Samosir telah memiliki sejumlah mobil alat berat. Kini, menjelang dua tahun masa jabatan Bupati Vandiko, ketika baru sebagian kecil jalan desa yang sudah dibangun dengan sirtu, program sirtuisasi pun mandek. Penyebabnya, menurut Bupati, tidak ada lagi dana untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) alat b

Sewa Rusun Hadrianus Sinaga Pangururan Rp150.000 Sehari

Pangururan, Batak Raya — Regulasi pengelolaan rumah susun (rusun) dr. Hadrianus Sinaga di Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara, sudah ditandatangani Bupati Samosir pada April 2022 lalu. Pengelolaan rusun pun diserahkan sepenuhnya kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Hadrianus Sinaga. Rumah susun dr. Hadrianus Sinaga di Pangururan. (Foto: Iwan Hartono Sihaloho) Menurut dr. Iwan Hartono Sihaloho, Kepala RSUD dr. Hadrianus Sinaga, sewa kamar di rusun itu Rp150.000 untuk satu hari, Rp600.000 per minggu, Rp700.000 per bulan, dan Rp7.200.000 untuk satu tahun. Biaya tersebut sudah termasuk untuk seprai dan bantal. “Buat keluarga pasien RSUD yang memerlukan penginapan boleh juga menyewa rusun,” katanya kepada Batak Raya via WhatsApp, 19 Mei 2022. Rumah susun ini punya 44 kamar. Di setiap kamar ada ruang tamu, dapur, kamar mandi, dan dua kamar tidur. Di ruang tamu ada satu sofa, satu meja kecil, dan satu meja makan dengan tiga kursi. Tempat tidurnya berukuran 6 kaki

Miranda Gultom Bicara Marga, Gelar Sarjana, dan Suara Keras Orang Batak

Pangaribuan, Batak Raya—Miranda Swaray Goeltom, yang lebih dikenal dengan nama Miranda Gultom, 73 tahun, mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, bercerita tentang adanya orang Batak yang malu memakai marganya. Dia juga mengimbau generasi muda Batak agar bekerja menjadi petani, dan jangan semata-mata mengejar gelar kesarjanaan atau menjadi pejabat. Miranda Gultom (kiri) dan Bupati Samosir, Vandiko Gultom, dalam acara Punguan Raja Urang Pardosi di Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara. (Foto: Raidon Gultom) Pesan itu disampaikan Miranda, perempuan Batak yang berhasil menjadi profesor ekonomi di Universitas Indonesia, ketika berpidato mewakili pihak boru dalam acara pelantikan pengurus Punguan Raja Urang Pardosi (Datu Tambun), sebuah organisasi marga Gultom, di Desa Parlombuan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatra Utara, 29 Juli 2022. Sebelum berbicara tentang kedua topik tersebut, marga Batak dan gelar akademis, Miranda terlebih dahulu mengata