Langsung ke konten utama

Redaksi Media Siber Batak Raya

Gambar
HAYUN GULTOM (pemimpin redaksi) wartawan sejak 2009
BatakRaya.com adalah media siber yang diterbitkan oleh pengelola tabloid Batak Raya. Media cetak Batak Raya, yang kini sudah tidak terbit, berdiri pada tahun 2016 di Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara.

BatakRaya.com menganut prinsip editorial yang independen, termasuk terhadap agama, partai politik, dan pemerintah.

Kami mengkritik, bukan menghujat. Kami memuji, bukan menjilat. (Baca: “Sejarah Batak Raya”.)

⸻⸻⸻

PENANGGUNG JAWAB/PEMIMPIN REDAKSI
Facebook: @hayun.gultom


EDITOR LEPAS/KONSULTAN REDAKSI
Facebook: @jararsiahaan
Twitter: @jararsiahaan


REPORTER
Franki Rajagukguk
Facebook: @SamosirVision


PENERBIT
PT Gunung Toba Group
SK Menkumham No. AHU-0005305AH.01.01 TAHUN 2016


ALAMAT
Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara
Email: redaksibatakraya@gmail.com
WhatsApp: 081264800785 (pukul 09.00–17.00)
Facebook: @batakrayacom

Postingan populer dari blog ini

Bupati Toba Bersih dari Korupsi, tapi Kinerja Nol

JARAR SIAHAAN (editor/konsultan redaksi) bersertifikat kompetensi wartawan utama; jadi jurnalis sejak 1994
BALIGE, Batak Raya—Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Toba, Fraksi PKB memuji Bupati Poltak Sitorus “bersih dari korupsi.” Namun, dalam wawancara Batak Raya , fraksi itu mengecam dugaan suap proyek di beberapa jawatan, dan menilai kinerja Bupati hanya “omong kosong, tidak ada perkembangan.” Sabaruddin Tambunan, anggota DPRD Kabupaten Toba. (Foto: Jarar Siahaan) Barangkali ini kali pertama terjadi di Indonesia: seorang bupati dipastikan tidak pernah terlibat korupsi, dan yang memastikan ialah pihak DPRD, tetapi si bupati juga dinilai tidak becus bekerja. Pujian setinggi langit ini ditujukan kepada Bupati Toba, Poltak Sitorus, yang dirilis dalam pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Toba pada sidang paripurna tentang rancangan peraturan daerah APBD Perubahan tahun anggaran 2023 di gedung DPRD di Balige, 18 September 2023. “Saudara Bupati kami lihat dan telusuri benar-benar bersih dari unsur korupsi,” begitu bunyi pendapat Fraksi PKB dalam rapat paripurna.
Selengkapnya »

Pajak BPHTB Gratis bagi Sertifikat Tanah PTSL di Toba

JARAR SIAHAAN (editor/konsultan redaksi) bersertifikat kompetensi wartawan utama; jadi jurnalis sejak 1994
BALIGE, Batak Raya—Pemerintah Kabupaten Toba mempermudah pengurusan sertifikat tanah masyarakat lewat program PTSL, yang dulu bernama PRONA, dengan menggratiskan pajak BPHTB. Kantor BPN Toba juga tidak mengutip biaya administrasi sama sekali. Kepala BPN Kabupaten Toba, Marulam Siahaan. (Foto: Jarar Siahaan) Tahun 2023 ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Toba kembali menjalankan program gratis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi masyarakat di 25 desa dan kelurahan di tujuh kecamatan. Program ini dimulai tahun 2017 dengan nama Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Menurut Kepala BPN Toba, Marulam Siahaan, tahun ini Kabupaten Toba mendapat kuota 2.200 sertifikat PTSL. Namun, berkas pengurusan yang terkumpul dari warga Toba sejak Januari lalu baru mencapai 1.260. Artinya, masih tersedia jatah 940 sertifikat gratis yang bisa diurus warga hingga Desember 2023 nanti. Minimnya minat penduduk Kabupaten Toba untuk mengurus sertifikat tanah lewat PTSL, kata Marulam, anta
Selengkapnya »

Marang Situmorang: Semua di Kabupaten Ini Tidak Menginginkan Saya Lagi

HAYUN GULTOM (pemimpin redaksi) wartawan sejak 2009
Pangururan, Batak Raya — Sewaktu Mangindar Simbolon terpilih menjadi Bupati Samosir untuk periode kedua pada 2010, Marang Situmorang dicopot dari jabatannya di Pemkab Samosir, lalu ia pindah ke Pemkab Humbang Hasundutan. Saat Rapidin Simbolon terpilih pada pilkada Samosir tahun 2016, Marang kembali lagi bertugas di Pemkab Samosir. Kemudian pada pilkada Samosir tahun 2021, yang dimenangkan oleh Vandiko Gultom, lagi-lagi Marang terkena dampak pilkada: seorang pejabat baru sempat dilantik untuk menggeser Marang dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun, Pemkab tidak berhasil memecat dia, karena surat pemberhentiannya harus dari Kementerian Dalam Negeri. Marang Situmorang diwawancarai Batak Raya di ruang kerjanya. (Foto: Hayun Gultom) “Imbas politik terhadap jabatan itu lumrah terjadi,” kata Marang Situmorang dalam wawancara khusus dengan Batak Raya di ruang kerjanya di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Parbaba, Kecamatan Pangururan, Kab
Selengkapnya »