BALIGE, Batak Raya—Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Toba, Fraksi PKB memuji Bupati Poltak Sitorus “bersih dari korupsi.” Namun, dalam wawancara Batak Raya, fraksi itu mengecam dugaan suap proyek di beberapa jawatan, dan menilai kinerja Bupati hanya “omong kosong, tidak ada perkembangan.”
 |
| Sabaruddin Tambunan, anggota DPRD Kabupaten Toba. (Foto: Jarar Siahaan) |
Barangkali ini kali pertama terjadi di Indonesia: seorang bupati dipastikan tidak pernah terlibat korupsi, dan yang memastikan ialah pihak DPRD, tetapi si bupati juga dinilai tidak becus bekerja.
Pujian setinggi langit ini ditujukan kepada Bupati Toba, Poltak Sitorus, yang dirilis dalam pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Toba pada sidang paripurna tentang rancangan peraturan daerah APBD Perubahan tahun anggaran 2023 di gedung DPRD di Balige, 18 September 2023.
“Saudara Bupati kami lihat dan telusuri benar-benar bersih dari unsur korupsi,” begitu bunyi pendapat Fraksi PKB dalam rapat paripurna.
Tidak terlibatnya Bupati Poltak dalam rasuah, kata Fraksi PKB, karena Poltak termasuk bupati terkaya dengan harta Rp69 miliar, dan dia sudah menjadi orang berpunya jauh sebelum menjabat kepala daerah. Kendatipun begitu, Fraksi PKB juga mengkritik Bupati dalam pelbagai persoalan.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Toba, Sabaruddin Tambunan, menjabarkan ihwal pujian dan kecaman tersebut dalam wawancara khusus Batak Raya di kantor fraksinya di gedung DPRD, 20 September 2023.
Menurut dia, yang disebutnya bersih dari korupsi ialah Bupati Poltak Sitorus, tetapi bukan jajaran Pemerintah Kabupaten Toba.
“Bupati tidak pernah menerima ‘ucapan [uang] terima kasih’ ataupun fee proyek ataupun ‘harga jabatan’,” kata Sabaruddin Tambunan. “Setiap ada pelantikan pejabat eselon II, eselon III, ataupun eselon IV, [Bupati] tidak pernah terima [uang sogok].”
Walau begitu, “Perangkatnya, anak buahnya, belum bisa dijamin,” katanya lagi. “Informasi yang beredar, ada pengutipan-pengutipan [pungli] oleh beberapa kepala OPD di kabupaten ini, fee proyek. Bukan untuk Bupati, ya, tapi anak buahnya.”
Sabaruddin Tambunan menyebut dugaan korupsi dalam urusan proyek ini terjadi di jawatan tertentu di Kabupaten Toba. “Contoh, dari berita yang saya baca, Dinas PU Rp150 juta, [Dinas] Pariwisata Rp50 juta, dan lain-lainnya,” katanya. “Yang saya takutkan, jangan sampai jadi bumerang bagi Bupati kalau dia tidak bisa mengontrol anak buahnya.”
Selain itu, Sabaruddin juga mencela masalah pendidikan. Menurut data yang didapatnya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Toba, ada 87 SD dan SMP yang kepala sekolahnya masih berstatus pelaksana harian atau pelaksana tugas, belum definitif, selama satu tahun hingga tiga tahun. Akibatnya, banyak kepala sekolah takbisa mendapat tunjangan jabatan.
“Setiap tahun DPRD menampung tunjangan jabatan kepala sekolah, tapi tiap tahun jadi [banyak] SILPA. Bupati ini paham enggak birokrasi dan penganggaran?” kata Sabaruddin Tambunan.
“Makanya, kami katakan [dalam sidang paripurna], ‘Ibarat kuliah, Bupati enggak lulus ujian akhir semester.’ Enggak bisa naik kelas.”
Menurut Dinas Pendidikan, katanya, berkas administratif ke-87 kepala SD dan SMP itu sudah disampaikan kepada Bupati Poltak Sitorus. “Tinggal dilantik, tapi sampai sekarang tidak dilantik-lantik. Mungkin Bupati [berpikir], ‘Karena aku pemerintah, suka-sukaku.’ Yang saya mau katakan, Bupati perlu lagi menggali [belajar] bagaimana memimpin Kabupaten Toba,” kata Sabaruddin.
Perihal pembangunan fisik Kabupaten Toba, dia pun mengecam janji Bupati untuk mendirikan rumah sakit internasional di Toba, dan membangun prasarana jalan “sampai ke porlak,” yang ternyata nol besar, tidak terwujud. Maka itu, katanya, pembangunan Kabupaten Toba selama pemerintahan Bupati Poltak Sitorus hanya jalan di tempat, tidak maju-maju.
“Visi misinya [‘Toba unggul dan bersinar’] itu jauh dari harapan, omong kosong. Enggak ada [prestasi], enggak ada itu, hanya sebatas menghabiskan anggaran. Enggak ada perkembangan,” kata Sabaruddin Tambunan.
Selanjutnya dia menyebut, “Masalah jagung, kan, gagal. Tanam dua kali katanya, apa? Sampai sekarang enggak ada tindak lanjutnya.”
Yang dimaksudnya ialah kasus proyek pengadaan bibit jagung senilai Rp6 miliar pada tahun 2021, yang sempat dilaporkan ke Polda Sumatra Utara dan kemudian disetop penyidikannya, serta program pertanian “tanam dua kali, panen dua kali.”
“Anggaran saja enggak bisa dapat tambahan dari pusat, bahkan berkurang,” katanya lagi.
Dengan segala argumen itu, Sabaruddin menyebut Bupati Toba hanya pandai mengucapkan janji ketika berbicara di depan publik. “Hanya sebatas euforia. Ketika ada kesempatan panggung dia untuk bicara, seolah-olah menunjukkan program begini, begini. Tapi pelaksanaannya enggak ada, tidak ditindaklanjuti. Masyarakat bisa menilai,” katanya.
Untuk mendapat respons Bupati Toba atas kritikan Ketua Fraksi PKB itu, Batak Raya menelepon Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Toba, Try Sutrisno Samosir, yang lagi berada di Jakarta bersama dengan Bupati, 20 September kemarin. Media ini meminta waktu beberapa menit untuk wawancara per telepon dengan Bupati, tetapi Try menyebut takbisa. Menurutnya, Bupati lebih suka wawancara tatap muka secara langsung.
Lantas Try menganjurkan Batak Raya menginterviu Sekretaris Daerah atau Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. “Sebenarnya saya juga bisa [meladeni wawancara pers], tapi lebih tepat ke Kominfo saja,” kata Try.
Sejumlah pertanyaan pun diajukan Batak Raya kepada Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Toba, Sesmon Butarbutar, bertalian dengan kecaman Ketua Fraksi PKB.
Soal tudingan pungli proyek pada Dinas PUPR dan Dinas Pariwisata, Sesmon membantah. “Sampai sekarang tidak ada informasi seperti itu,” katanya.
Tentang 87 kepala sekolah yang belum berstatus pejabat definitif, dia mengatakan hal itu urusan jawatan terkait, yakni Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Pendidikan. “Kita [Dinas Kominfo Toba] tidak menguasai atau tidak paham proses pengangkatan kepala sekolah,” katanya.
“Kalau mengenai anggaran [dari pemerintah pusat] bertambah atau tidak, itu yang paling paham Bagian Keuangan,” kata Sesmon Butarbutar.
Perihal penilaian Fraksi PKB bahwa pembangunan Kabupaten Toba monoton dan tidak berkembang, dia mengatakan, “Sebenarnya mengenai visi misi [Bupati], program kegiatan yang sudah dilaksanakan, banyak faktor yang harus kita perhatikan. Misalnya, pembangunan infrastruktur, SDM, pariwisata, pertanian, dan seterusnya itu sebenarnya bisa dijawab melalui laporan tahunan BPS [Badan Pusat Statistik].”
Kritikan bahwa Bupati Poltak Sitorus hanya pandai berkata muluk-muluk di depan khalayak, seperti saat berpidato, Kepala Dinas Kominfo Toba menanggapi dengan mengatakan, “Pidato resmi atau sambutan yang sudah disampaikan [oleh Bupati] adalah bagian dari program kegiatan yang akan sudah dilaksanakan oleh perangkat daerah.”
[Pembaruan berita]
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (PIKP) Dinas Kominfo Kabupaten Toba, Rikardo Simamora, menyampaikan info tambahan kepada Batak Raya, petang 21 September, berdasarkan keterangan pers Bupati Toba.
Mengenai kritik tajam Fraksi PKB kepada Pemkab Toba, Bupati Poltak Sitorus mengatakan sangat senang, karena dia melihat kritikan sebagai hal yang bermanfaat bagi pejabat eksekutif.
“Memang harus begitu supaya eksekutif bisa memperbaiki hal-hal yang kurang. Kalau dipuji-puji saja terus, kita melayang nanti,” kata Bupati.
Soal banyaknya kepala SD dan SMP yang belum dilantik menjadi pejabat definitif, Bupati mengatakan alasannya, yaitu agar dia bisa lebih dahulu melihat kualitas mereka. “Kalau kita angkat tanpa prestasi, itu risikonya kepada ribuan murid,” katanya.
Menurut Bupati, dia akan melantik para kepala sekolah itu dalam waktu dekat. “Saking seriusnya saya untuk kepala sekolah ini, saya perintahkan cek ke lapangan tentang kualitas mereka. Tidak bisa hanya laporan ABS, asal bapak senang. Tanya siswa, orang tuanya, tanya gurunya, supaya nanti kita tidak salah mendefinitifkan,” kata Bupati Poltak Sitorus. ❑