Langsung ke konten utama

Saurtua Silalahi Menolak Proyek Pengaspalan Jalan di Samosir

Pangururan, Batak Raya — Saurtua Silalahi, anggota DPRD Kabupaten Samosir, menolak proyek pengaspalan jalan di Samosir. Namun, dia mendukung program “sirtuisasi” yang tengah dikerjakan Pemkab Samosir. “Stop pengaspalan, lanjutkan ‘sirtuisasi’. APBD 2023 saya akan tolak proyek pengaspalan,” katanya kepada Batak Raya, Rabu, 11 Mei 2022, di Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara.

Saurtua Silalahi, anggota DPRD Samosir. (Foto: Jepri Sitanggang)

Menurut dia, Kabupaten Samosir belum membutuhkan pengaspalan jalan pada tahun 2023. Karena itu, lebih baik Pemkab Samosir melanjutkan pembangunan jalan di desa-desa dengan menggunakan pasir dan batu (sirtu), apalagi sudah ada alat berat yang baru dibeli Pemkab. “Alat berat itu tentu harus kita berdayakan secara maksimal untuk membuka jalan baru serta merawat jalan yang sudah ‘di-sirtu’,” katanya.

Oleh karena itu, program “sirtuisasi” Pemkab Samosir tersebut, “Kita akan dukung sampai tuntas. Kalau belum tuntas, dilanjutkan terus sampai 2023, bahkan sampai 2024,” kata Saurtua Silalahi, anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Samosir.

Menurutnya, hasil pekerjaan “sirtuisasi” di desa-desa di Kabupaten Samosir perlu dibiarkan selama beberapa waktu. “Jangan buru-buru diaspal atau di-hotmix. Kita tunggu sampai padat dulu. Kalau misalnya ada yang rusak, bisa ‘di-sirtu’ lagi biar kualitas jalan terjamin,” katanya.

Apabila ada jalan tertentu yang mesti diaspal, dia meminta Pemkab Samosir mengupayakan agar anggarannya dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat seperti yang dijanjikan Bupati Vandiko Gultom dalam kampanye pilkada.

Saurtua Silalahi, yang juga menjabat Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Samosir, berjanji akan terus berusaha supaya akses jalan pertanian di semua desa dibuka dengan program “sirtuisasi”, karena, “Itulah yang paling dibutuhkan petani saat ini. Semua yang berhubungan untuk meningkatkan kesejahteraan petani akan saya suarakan di DPRD.”

Postingan populer dari blog ini

Bupati Toba Bersih dari Korupsi, tapi Kinerja Nol

BALIGE, Batak Raya—Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Toba, Fraksi PKB memuji Bupati Poltak Sitorus “bersih dari korupsi.” Namun, dalam wawancara Batak Raya , fraksi itu mengecam dugaan suap proyek di beberapa jawatan, dan menilai kinerja Bupati hanya “omong kosong, tidak ada perkembangan.” Sabaruddin Tambunan, anggota DPRD Kabupaten Toba. (Foto: Jarar Siahaan) Barangkali ini kali pertama terjadi di Indonesia: seorang bupati dipastikan tidak pernah terlibat korupsi, dan yang memastikan ialah pihak DPRD, tetapi si bupati juga dinilai tidak becus bekerja. Pujian setinggi langit ini ditujukan kepada Bupati Toba, Poltak Sitorus, yang dirilis dalam pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Toba pada sidang paripurna tentang rancangan peraturan daerah APBD Perubahan tahun anggaran 2023 di gedung DPRD di Balige, 18 September 2023. “Saudara Bupati kami lihat dan telusuri benar-benar bersih dari unsur korupsi,” begitu bunyi pendapat Fraksi PKB dalam rapat paripurna.

Pajak BPHTB Gratis bagi Sertifikat Tanah PTSL di Toba

BALIGE, Batak Raya—Pemerintah Kabupaten Toba mempermudah pengurusan sertifikat tanah masyarakat lewat program PTSL, yang dulu bernama PRONA, dengan menggratiskan pajak BPHTB. Kantor BPN Toba juga tidak mengutip biaya administrasi sama sekali. Kepala BPN Kabupaten Toba, Marulam Siahaan. (Foto: Jarar Siahaan) Tahun 2023 ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Toba kembali menjalankan program gratis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi masyarakat di 25 desa dan kelurahan di tujuh kecamatan. Program ini dimulai tahun 2017 dengan nama Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Menurut Kepala BPN Toba, Marulam Siahaan, tahun ini Kabupaten Toba mendapat kuota 2.200 sertifikat PTSL. Namun, berkas pengurusan yang terkumpul dari warga Toba sejak Januari lalu baru mencapai 1.260. Artinya, masih tersedia jatah 940 sertifikat gratis yang bisa diurus warga hingga Desember 2023 nanti. Minimnya minat penduduk Kabupaten Toba untuk mengurus sertifikat tanah lewat PTSL, kata Marulam, anta

Siska Ambarita Bersumpah di Depan Sorta Siahaan

Pangururan, Batak Raya —Siska Ambarita datang ke gedung DPRD Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara, ditemani oleh ayahnya, Sarli Ambarita; ibunya, Nikawaty Sitanggang; dan adik-adiknya pada Senin, 11 Juli 2022. Sorta Siahaan kebayanya tersangkut pada bros Siska Ambarita (kanan) setelah keduanya cipika-cipiki. (Foto: Jepri Sitanggang) Siska Ambarita, politikus PDIP itu, mengenakan kebaya merah dan sarung merah marun. Selendangnya bermotif ulos Batak. Di kiri dan kanan bawah sanggulnya, dekat telinganya, tersemat hiasan berbentuk bunga berwarna merah. Sepatunya putih dengan hak tinggi. Tubuhnya langsing dan pinggangnya ramping. Dia terlihat anggun dan memesona. “Tadi saya tiba menjelang pukul 15.00 pakai mobil yang kecil,” kata wanita lajang berusia 30 tahun itu kepada Batak Raya . Pada saat pengambilan sumpahnya menjadi anggota pengganti antarwaktu (PAW) DPRD Kabupaten Samosir masa jabatan 2019-2024, Siska Ambarita berdiri saling berhadapan dengan Sorta Siahaan , Ketua DPRD Samosir.