Pangururan, Batak Raya — Saurtua Silalahi, anggota DPRD Kabupaten Samosir, menolak proyek pengaspalan jalan di Samosir. Namun, dia mendukung program “sirtuisasi” yang tengah dikerjakan Pemkab Samosir. “Stop pengaspalan, lanjutkan ‘sirtuisasi’. APBD 2023 saya akan tolak proyek pengaspalan,” katanya kepada Batak Raya, Rabu, 11 Mei 2022, di Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara.
 |
| Saurtua Silalahi, anggota DPRD Samosir. (Foto: Jepri Sitanggang) |
Menurut dia, Kabupaten Samosir belum membutuhkan pengaspalan jalan pada tahun 2023. Karena itu, lebih baik Pemkab Samosir melanjutkan pembangunan jalan di desa-desa dengan menggunakan pasir dan batu (sirtu), apalagi sudah ada alat berat yang baru dibeli Pemkab. “Alat berat itu tentu harus kita berdayakan secara maksimal untuk membuka jalan baru serta merawat jalan yang sudah ‘di-sirtu’,” katanya.
Oleh karena itu, program “sirtuisasi” Pemkab Samosir tersebut, “Kita akan dukung sampai tuntas. Kalau belum tuntas, dilanjutkan terus sampai 2023, bahkan sampai 2024,” kata Saurtua Silalahi, anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Samosir.
Menurutnya, hasil pekerjaan “sirtuisasi” di desa-desa di Kabupaten Samosir perlu dibiarkan selama beberapa waktu. “Jangan buru-buru diaspal atau di-hotmix. Kita tunggu sampai padat dulu. Kalau misalnya ada yang rusak, bisa ‘di-sirtu’ lagi biar kualitas jalan terjamin,” katanya.
Apabila ada jalan tertentu yang mesti diaspal, dia meminta Pemkab Samosir mengupayakan agar anggarannya dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat seperti yang dijanjikan Bupati Vandiko Gultom dalam kampanye pilkada.
Saurtua Silalahi, yang juga menjabat Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Samosir, berjanji akan terus berusaha supaya akses jalan pertanian di semua desa dibuka dengan program “sirtuisasi”, karena, “Itulah yang paling dibutuhkan petani saat ini. Semua yang berhubungan untuk meningkatkan kesejahteraan petani akan saya suarakan di DPRD.”
