Langsung ke konten utama

Saurtua Silalahi Menolak Proyek Pengaspalan Jalan di Samosir

Pangururan, Batak Raya — Saurtua Silalahi, anggota DPRD Kabupaten Samosir, menolak proyek pengaspalan jalan di Samosir. Namun, dia mendukung program “sirtuisasi” yang tengah dikerjakan Pemkab Samosir. “Stop pengaspalan, lanjutkan ‘sirtuisasi’. APBD 2023 saya akan tolak proyek pengaspalan,” katanya kepada Batak Raya, Rabu, 11 Mei 2022, di Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara.

Saurtua Silalahi, anggota DPRD Samosir. (Foto: Jepri Sitanggang)

Menurut dia, Kabupaten Samosir belum membutuhkan pengaspalan jalan pada tahun 2023. Karena itu, lebih baik Pemkab Samosir melanjutkan pembangunan jalan di desa-desa dengan menggunakan pasir dan batu (sirtu), apalagi sudah ada alat berat yang baru dibeli Pemkab. “Alat berat itu tentu harus kita berdayakan secara maksimal untuk membuka jalan baru serta merawat jalan yang sudah ‘di-sirtu’,” katanya.

Oleh karena itu, program “sirtuisasi” Pemkab Samosir tersebut, “Kita akan dukung sampai tuntas. Kalau belum tuntas, dilanjutkan terus sampai 2023, bahkan sampai 2024,” kata Saurtua Silalahi, anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Samosir.

Menurutnya, hasil pekerjaan “sirtuisasi” di desa-desa di Kabupaten Samosir perlu dibiarkan selama beberapa waktu. “Jangan buru-buru diaspal atau di-hotmix. Kita tunggu sampai padat dulu. Kalau misalnya ada yang rusak, bisa ‘di-sirtu’ lagi biar kualitas jalan terjamin,” katanya.

Apabila ada jalan tertentu yang mesti diaspal, dia meminta Pemkab Samosir mengupayakan agar anggarannya dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat seperti yang dijanjikan Bupati Vandiko Gultom dalam kampanye pilkada.

Saurtua Silalahi, yang juga menjabat Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Samosir, berjanji akan terus berusaha supaya akses jalan pertanian di semua desa dibuka dengan program “sirtuisasi”, karena, “Itulah yang paling dibutuhkan petani saat ini. Semua yang berhubungan untuk meningkatkan kesejahteraan petani akan saya suarakan di DPRD.”

Postingan populer dari blog ini

Siapa pun Bupati Samosir, Sitiotio Tetap Dianaktirikan

Sitiotio, Batak Raya — Marojahan Sinaga, penduduk Desa Sabulan, Kecamatan Sitiotio, Samosir, Sumatra Utara, kecewa berat terhadap Pemerintah Kabupaten Samosir yang sedari dulu tidak menyeriusi pembangunan prasarana di Sitiotio. “Sebenarnya kalau disuruh memilih, kami lebih baik masuk Kabupaten Humbang daripada Kabupaten Samosir,” kata Marojahan kepada Batak Raya di Pangururan, Januari 2023. J.M.T. Pandiangan, perantau Sitiotio yang berdomisili di Kalimantan, difoto Batak Raya pada Januari 2023 di Samosir. (Foto: Hayun Gultom) Semenjak Kabupaten Samosir berdiri 19 tahun lalu hingga saat ini, Sitiotio merupakan kecamatan yang pembangunannya paling terbelakang dari sembilan kecamatan di Kabupaten Samosir. Fasilitas umum di Sitiotio, seperti jalan beraspal, lampu jalan, dan air leding, sangat terbatas, bahkan nyaris nihil. Jalan antardesa pun masih banyak yang tidak layak untuk dilintasi sepeda motor, apalagi mobil. Sitiotio juga sering disebut sebagai daerah buangan bagi aparatur sipil n

Wakil Bupati Samosir: Kalau Saya Jawab, Bungkam Semua, Pasti!

Pangururan, Batak Raya — “Rencana kerja tahunan PUPR itu ada enggak long beach ? Itu yang perlu diketahui. Tapi, kebetulan Kepala Dinas PUPR tidak hadir,” kata Wakil Bupati Samosir, Martua Sitanggang, saat mulai menjawab pertanyaan para wartawan dalam jumpa pers di aula kantor Bupati Samosir di Jalan Rianiate, Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara, 26 April 2022. Dari kiri, Bupati Vandiko Gultom, Wakil Bupati Martua Sitanggang, dan Pj. Sekda Hotraja Sitanggang dalam acara jumpa pers. (Foto: Hayun Gultom) Berikut jawaban Wakil Bupati Samosir selengkapnya yang dicatat oleh Batak Raya. Ada RPJMD, ada lagi kerja tahunan. Seluruh SKPD ada itu. Perencanaan yang baik itu pasti hasilnya baik. Tetapi, kalau perencanaan itu sembrono, hasilnya pun tidak akan baik. Bisa catat itu. Jadi, masalah long beach itu, sepuluh program prioritas Kabupaten Samosir, ada memang di situ peningkatan pariwisata. Cuma, detailnya setiap tahun anggaran harus dibedah di seluruh SKPD. Adakah itu? Ini