Langsung ke konten utama

Toilet di Pelabuhan Ambarita Takberfungsi

Simanindo, Batak Raya — Toilet di dalam gedung megah Pelabuhan Ferry Ambarita di Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara, ternyata tidak berfungsi. Para calon penumpang kapal feri yang membeli tiket di sana tidak bisa menggunakan toilet yang terdapat di dalam gedung yang baru dibangun itu. Pintu toilet masih terkunci, seperti yang dilihat Batak Raya pada 4 Mei 2022.

Tempat pembelian tiket di Pelabuhan Ambarita, Kabupaten Samosir. (Foto: Hayun Gultom)

Oleh karena itu, calon penumpang kapal harus mendatangi rumah warga atau warung di sekitar pelabuhan untuk menumpang buang air.

Menurut Eron Sigiro, petugas PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), gedung Pelabuhan Ambarita belum diresmikan dan belum diserahterimakan sehingga tidak ada yang bertanggung jawab mengurus fasilitas di dalamnya. “Lampu saja saya tidak tahu siapa yang membayar, apakah pemborong atau pemerintah. Kalau listrik padam, genset pun tidak ada di sini,” katanya kepada Batak Raya.

Menurut pantauan Batak Raya, selama masa libur Lebaran tahun ini pengguna kapal feri di Pelabuhan Ambarita sangat ramai. Bahkan, mereka mesti sabar mengantre selama berjam-jam, seperti yang dialami oleh seorang penumpang, pria bermarga Saragih dari Kota Pematangsiantar.

Mobil mengantre di sepanjang jalan menuju ke Pelabuhan Ambarita. (Foto: Hayun Gultom)

Dia mengendarai mobil untuk berlibur bersama dengan keluarganya ke Samosir. Dalam perjalanan pulang, sejak pukul 08.00 mobilnya sudah mengantre di jalan menuju ke Pelabuhan Ambarita, dan baru bisa menyeberang sekitar pukul 13.00.

Meskipun begitu, menurut dia, sekarang sudah jauh lebih baik daripada dulu, ketika hanya ada satu kapal feri di Kabupaten Samosir. “Kalau sekarang sudah ada pilihan, karena ada beberapa pelabuhan feri di Samosir,” katanya.

Postingan populer dari blog ini

Bupati Toba Bersih dari Korupsi, tapi Kinerja Nol

BALIGE, Batak Raya—Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Toba, Fraksi PKB memuji Bupati Poltak Sitorus “bersih dari korupsi.” Namun, dalam wawancara Batak Raya , fraksi itu mengecam dugaan suap proyek di beberapa jawatan, dan menilai kinerja Bupati hanya “omong kosong, tidak ada perkembangan.” Sabaruddin Tambunan, anggota DPRD Kabupaten Toba. (Foto: Jarar Siahaan) Barangkali ini kali pertama terjadi di Indonesia: seorang bupati dipastikan tidak pernah terlibat korupsi, dan yang memastikan ialah pihak DPRD, tetapi si bupati juga dinilai tidak becus bekerja. Pujian setinggi langit ini ditujukan kepada Bupati Toba, Poltak Sitorus, yang dirilis dalam pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Toba pada sidang paripurna tentang rancangan peraturan daerah APBD Perubahan tahun anggaran 2023 di gedung DPRD di Balige, 18 September 2023. “Saudara Bupati kami lihat dan telusuri benar-benar bersih dari unsur korupsi,” begitu bunyi pendapat Fraksi PKB dalam rapat paripurna.

Pajak BPHTB Gratis bagi Sertifikat Tanah PTSL di Toba

BALIGE, Batak Raya—Pemerintah Kabupaten Toba mempermudah pengurusan sertifikat tanah masyarakat lewat program PTSL, yang dulu bernama PRONA, dengan menggratiskan pajak BPHTB. Kantor BPN Toba juga tidak mengutip biaya administrasi sama sekali. Kepala BPN Kabupaten Toba, Marulam Siahaan. (Foto: Jarar Siahaan) Tahun 2023 ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Toba kembali menjalankan program gratis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi masyarakat di 25 desa dan kelurahan di tujuh kecamatan. Program ini dimulai tahun 2017 dengan nama Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Menurut Kepala BPN Toba, Marulam Siahaan, tahun ini Kabupaten Toba mendapat kuota 2.200 sertifikat PTSL. Namun, berkas pengurusan yang terkumpul dari warga Toba sejak Januari lalu baru mencapai 1.260. Artinya, masih tersedia jatah 940 sertifikat gratis yang bisa diurus warga hingga Desember 2023 nanti. Minimnya minat penduduk Kabupaten Toba untuk mengurus sertifikat tanah lewat PTSL, kata Marulam, anta

Marang Situmorang: Semua di Kabupaten Ini Tidak Menginginkan Saya Lagi

Pangururan, Batak Raya — Sewaktu Mangindar Simbolon terpilih menjadi Bupati Samosir untuk periode kedua pada 2010, Marang Situmorang dicopot dari jabatannya di Pemkab Samosir, lalu ia pindah ke Pemkab Humbang Hasundutan. Saat Rapidin Simbolon terpilih pada pilkada Samosir tahun 2016, Marang kembali lagi bertugas di Pemkab Samosir. Kemudian pada pilkada Samosir tahun 2021, yang dimenangkan oleh Vandiko Gultom, lagi-lagi Marang terkena dampak pilkada: seorang pejabat baru sempat dilantik untuk menggeser Marang dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Namun, Pemkab tidak berhasil memecat dia, karena surat pemberhentiannya harus dari Kementerian Dalam Negeri. Marang Situmorang diwawancarai Batak Raya di ruang kerjanya. (Foto: Hayun Gultom) “Imbas politik terhadap jabatan itu lumrah terjadi,” kata Marang Situmorang dalam wawancara khusus dengan Batak Raya di ruang kerjanya di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Parbaba, Kecamatan Pangururan, Kab