Langsung ke konten utama

Di Kabupaten Toba 10.444 Rumah Taklayak Huni

Habinsaran, Batak Raya — Jumlah rumah di Kabupaten Toba, Provinsi Sumatra Utara, adalah 47.722 unit. Sebanyak 10.444 di antaranya taklayak huni, dan 37.278 rumah layak huni. Informasi tersebut disampaikan Bupati Toba, Poltak Sitorus, saat menyerahkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada warga, 2 Juni 2022, di aula kantor Camat Habinsaran.

Bupati Toba menyerahkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dari Kementerian PUPR kepada warga. (Foto: Hendra Sinaga via Diskominfo Toba)

Program BSPS adalah peningkatan kualitas rumah taklayak huni menjadi rumah layak huni, seperti amanat UU tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang ditujukan bagi warga negara Indonesia berpenghasilan rendah yang memiliki dan menguasai tanah secara sah.

“Sengaja dibuat pemerintah tidak cukup nominalnya, yakni Rp20 juta, dan bukan dalam bentuk uang, melainkan barang material bangunan. Ini hanya sebagai stimulan, rangsangan. Sisanya itulah yang perlu kita bergotong royong,” kata Bupati Poltak Sitorus.

Menurut plt. Kadis Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Toba, Tagor Siburian, program BSPS tahun 2022 ini diserahkan dalam bentuk buku tabungan Bank Mandiri untuk 232 rumah taklayak huni, yaitu 95 rumah di Kecamatan Habinsaran dan Borbor, serta 137 rumah di Kecamatan Tampahan, Siantar Narumonda, Silaen, Laguboti, dan Sigumpar. ❑

Sumber berita: siaran pers Hendra Sinaga via Diskominfo Toba

Postingan populer dari blog ini

Sinta Tamba Membantu Masyarakat dengan Kenotarisan

Sinta Mauly Agnes Tamba, S.H., M.Kn., 59 tahun, adalah notaris pertama di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara. Pada 2010, dia mendirikan kantornya di Pangururan dengan menggunakan rumah almarhum bapaknya, Konstan Tamba, yang semasa hidupnya pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara. Sinta Mauly Agnes Tamba. (Foto: Jarar Siahaan) Selama 13 tahun menjadi notaris di Kabupaten Samosir hingga saat ini, Sinta Tamba tidak hanya melayani kaum mapan, seperti juragan atau pemborong, yang datang untuk mendirikan perusahaan CV atau PT di kantor notarisnya. Akan tetapi, Sinta juga sering membantu lapisan masyarakat yang takmampu dan buta hukum. Bagi warga desa yang duitnya tidak cukup, Sinta mendiskon tarif jasa layanannya. Bahkan, khusus untuk pendirian kelompok tani, dia tidak memungut biaya serimis pun, atau gratis. Selain itu, dia juga sering memberi pengarahan hukum soal kepemilikan tanah kepada rakyat awam yang datang ke kantornya, termasuk mendamaikan keluarga yang berebut h

Polten Simbolon: Semua Suka-Suka Bupati Samosir

PANGURURAN, Batak Raya—Polten Simbolon, anggota DPRD Kabupaten Samosir, mengecam Bupati Vandiko Timoteus Gultom karena anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang digaji dengan APBD Samosir, masih terus ditugasi menjaga Hotel Vantas yang diduga milik keluarga Bupati. Polten Simbolon, anggota DPRD Samosir. (Foto: pribadi) “Ini sudah berlebihan, mengapa Satpol PP harus menjaga Hotel Vantas, yang jelas merupakan bisnis pribadi. Ini bukan lagi tempat tinggal Bupati seperti saat rumah dinas sedang direnovasi,” kata Polten Simbolon dalam wawancara per telepon dengan wartawan, 22 Agustus 2023. Sebelum Vandiko Gultom menempati rumah dinas Bupati Samosir di Tajur, Pangururan, pada Desember 2022 silam, Pemkab Samosir menyewa beberapa ruangan di Hotel Vantas sebagai tempat tinggal Bupati, karena rumah dinas sedang direnovasi. Selama Bupati Vandiko tinggal di “hotel dinas sementara” tersebut, dia mendapat pelbagai fasilitas selaku kepala daerah, antara lain pengawalan oleh petugas Satpol

Bupati Toba Bersih dari Korupsi, tapi Kinerja Nol

BALIGE, Batak Raya—Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Toba, Fraksi PKB memuji Bupati Poltak Sitorus “bersih dari korupsi.” Namun, dalam wawancara Batak Raya , fraksi itu mengecam dugaan suap proyek di beberapa jawatan, dan menilai kinerja Bupati hanya “omong kosong, tidak ada perkembangan.” Sabaruddin Tambunan, anggota DPRD Kabupaten Toba. (Foto: Jarar Siahaan) Barangkali ini kali pertama terjadi di Indonesia: seorang bupati dipastikan tidak pernah terlibat korupsi, dan yang memastikan ialah pihak DPRD, tetapi si bupati juga dinilai tidak becus bekerja. Pujian setinggi langit ini ditujukan kepada Bupati Toba, Poltak Sitorus, yang dirilis dalam pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Toba pada sidang paripurna tentang rancangan peraturan daerah APBD Perubahan tahun anggaran 2023 di gedung DPRD di Balige, 18 September 2023. “Saudara Bupati kami lihat dan telusuri benar-benar bersih dari unsur korupsi,” begitu bunyi pendapat Fraksi PKB dalam rapat paripurna.