Langsung ke konten utama

Wabup Samosir Menyebut Bupati Sangat Baik, tetapi…

Pangururan, Batak Raya — Hubungan Wakil Bupati Samosir, Martua Sitanggang, dengan Bupati Vandiko Gultom sudah tidak harmonis, dan dia menentang beberapa kebijakan publik Vandiko. Menurut Martua, ada kebijakan Pemkab Samosir yang kurang tepat, tetapi itu bukan pikiran murni Bupati Vandiko, melainkan gagasan orang tertentu di luar pemerintahan.

Martua Sitanggang, Wakil Bupati Samosir. (Foto: Hayun Gultom)

“Orang sebaik Bupati, seandainya tidak ada pihak luar yang mencampuri pekerjaannya, saya pastikan tidak ada masalah di kabupaten ini seperti sekarang. Saya jamin itu,” kata Martua Sitanggang kepada Batak Raya di rumah dinasnya di Pangururan, Samosir, Sumatra Utara, 20 Oktober 2022.

Meskipun keduanya sering tidak seia sekata dalam pekerjaan memerintah Kabupaten Samosir, Wakil Bupati tetap memuji kepribadian Bupati. “Kalau Bupati, saya pastikan tidak ada niatnya membuat sesuatu yang tidak baik untuk kabupaten ini. Dia itu orang baik, benar-benar orang baik,” kata Martua. Demikian juga sebaliknya, Bupati tetap menaruh perhatian ketika Martua sempat kena sejenis gejala strok pada September 2022 dan diobati oleh Prof. Terawan Agus Putranto di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta.

Menurut cerita Martua, Bupati Vandiko Gultom menyuruh Kepala RSUD Hadrianus Sinaga, dr. Iwan Hartono Sihaloho, memperhatikan Martua selama pengobatan. “Ketika saya di Medan, Kepala Rumah Sakit datang jam 01.00. Saya kaget. ‘Ngapain, Lae?’ tanya saya. ‘Saya disuruh Pak Bupati untuk melihat perkembangan pengobatan Bapak.’ Sewaktu Bupati dan rombongan ke Batam, saya tahu dia agak marah kepada dr. Iwan. ‘Pantau itu Pak Wakil. Itu pimpinanmu. Pantau sampai ke mana.’ Saat itu dr. Iwan langsung ke Jakarta melihat saya,” kata Martua.

Tentang “pihak luar yang mencampuri pekerjaan Bupati,” Martua Sitanggang mengatakan tidak sedikit kepala daerah di Indonesia yang tersandung masalah karena orang dekat atau kerabatnya turut campur dalam tugasnya. Misalnya, suatu kebijakan kepala daerah bisa dilakukan atau batal dilakukan karena pengaruh istrinya.

“Yang begini sering terjadi dan banyak,” katanya. “Ada juga bupati yang dipengaruhi, bahkan diatur, oleh mertua. Kalau [seorang PNS] mau jadi kepala dinas, yang dijumpai mertuanya. Kalau mertuanya setuju, sudah, jadilah itu.”

Selain itu, kata Martua Sitanggang pada ujung wawancara, “Ada satu lagi. Bukan cuma yang diatur mertua, ada juga bupati yang diatur orang tuanya. Ha-ha-ha, ayo makan dulu.” ❑

Postingan populer dari blog ini

Bupati Toba Bersih dari Korupsi, tapi Kinerja Nol

BALIGE, Batak Raya—Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Toba, Fraksi PKB memuji Bupati Poltak Sitorus “bersih dari korupsi.” Namun, dalam wawancara Batak Raya , fraksi itu mengecam dugaan suap proyek di beberapa jawatan, dan menilai kinerja Bupati hanya “omong kosong, tidak ada perkembangan.” Sabaruddin Tambunan, anggota DPRD Kabupaten Toba. (Foto: Jarar Siahaan) Barangkali ini kali pertama terjadi di Indonesia: seorang bupati dipastikan tidak pernah terlibat korupsi, dan yang memastikan ialah pihak DPRD, tetapi si bupati juga dinilai tidak becus bekerja. Pujian setinggi langit ini ditujukan kepada Bupati Toba, Poltak Sitorus, yang dirilis dalam pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Toba pada sidang paripurna tentang rancangan peraturan daerah APBD Perubahan tahun anggaran 2023 di gedung DPRD di Balige, 18 September 2023. “Saudara Bupati kami lihat dan telusuri benar-benar bersih dari unsur korupsi,” begitu bunyi pendapat Fraksi PKB dalam rapat paripurna.

Pajak BPHTB Gratis bagi Sertifikat Tanah PTSL di Toba

BALIGE, Batak Raya—Pemerintah Kabupaten Toba mempermudah pengurusan sertifikat tanah masyarakat lewat program PTSL, yang dulu bernama PRONA, dengan menggratiskan pajak BPHTB. Kantor BPN Toba juga tidak mengutip biaya administrasi sama sekali. Kepala BPN Kabupaten Toba, Marulam Siahaan. (Foto: Jarar Siahaan) Tahun 2023 ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Toba kembali menjalankan program gratis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi masyarakat di 25 desa dan kelurahan di tujuh kecamatan. Program ini dimulai tahun 2017 dengan nama Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). Menurut Kepala BPN Toba, Marulam Siahaan, tahun ini Kabupaten Toba mendapat kuota 2.200 sertifikat PTSL. Namun, berkas pengurusan yang terkumpul dari warga Toba sejak Januari lalu baru mencapai 1.260. Artinya, masih tersedia jatah 940 sertifikat gratis yang bisa diurus warga hingga Desember 2023 nanti. Minimnya minat penduduk Kabupaten Toba untuk mengurus sertifikat tanah lewat PTSL, kata Marulam, anta

Siska Ambarita Bersumpah di Depan Sorta Siahaan

Pangururan, Batak Raya —Siska Ambarita datang ke gedung DPRD Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara, ditemani oleh ayahnya, Sarli Ambarita; ibunya, Nikawaty Sitanggang; dan adik-adiknya pada Senin, 11 Juli 2022. Sorta Siahaan kebayanya tersangkut pada bros Siska Ambarita (kanan) setelah keduanya cipika-cipiki. (Foto: Jepri Sitanggang) Siska Ambarita, politikus PDIP itu, mengenakan kebaya merah dan sarung merah marun. Selendangnya bermotif ulos Batak. Di kiri dan kanan bawah sanggulnya, dekat telinganya, tersemat hiasan berbentuk bunga berwarna merah. Sepatunya putih dengan hak tinggi. Tubuhnya langsing dan pinggangnya ramping. Dia terlihat anggun dan memesona. “Tadi saya tiba menjelang pukul 15.00 pakai mobil yang kecil,” kata wanita lajang berusia 30 tahun itu kepada Batak Raya . Pada saat pengambilan sumpahnya menjadi anggota pengganti antarwaktu (PAW) DPRD Kabupaten Samosir masa jabatan 2019-2024, Siska Ambarita berdiri saling berhadapan dengan Sorta Siahaan , Ketua DPRD Samosir.