Langsung ke konten utama

Wabup Samosir Menyebut Bupati Sangat Baik, tetapi…

Pangururan, Batak Raya — Hubungan Wakil Bupati Samosir, Martua Sitanggang, dengan Bupati Vandiko Gultom sudah tidak harmonis, dan dia menentang beberapa kebijakan publik Vandiko. Menurut Martua, ada kebijakan Pemkab Samosir yang kurang tepat, tetapi itu bukan pikiran murni Bupati Vandiko, melainkan gagasan orang tertentu di luar pemerintahan.

Martua Sitanggang, Wakil Bupati Samosir. (Foto: Hayun Gultom)

“Orang sebaik Bupati, seandainya tidak ada pihak luar yang mencampuri pekerjaannya, saya pastikan tidak ada masalah di kabupaten ini seperti sekarang. Saya jamin itu,” kata Martua Sitanggang kepada Batak Raya di rumah dinasnya di Pangururan, Samosir, Sumatra Utara, 20 Oktober 2022.

Meskipun keduanya sering tidak seia sekata dalam pekerjaan memerintah Kabupaten Samosir, Wakil Bupati tetap memuji kepribadian Bupati. “Kalau Bupati, saya pastikan tidak ada niatnya membuat sesuatu yang tidak baik untuk kabupaten ini. Dia itu orang baik, benar-benar orang baik,” kata Martua. Demikian juga sebaliknya, Bupati tetap menaruh perhatian ketika Martua sempat kena sejenis gejala strok pada September 2022 dan diobati oleh Prof. Terawan Agus Putranto di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta.

Menurut cerita Martua, Bupati Vandiko Gultom menyuruh Kepala RSUD Hadrianus Sinaga, dr. Iwan Hartono Sihaloho, memperhatikan Martua selama pengobatan. “Ketika saya di Medan, Kepala Rumah Sakit datang jam 01.00. Saya kaget. ‘Ngapain, Lae?’ tanya saya. ‘Saya disuruh Pak Bupati untuk melihat perkembangan pengobatan Bapak.’ Sewaktu Bupati dan rombongan ke Batam, saya tahu dia agak marah kepada dr. Iwan. ‘Pantau itu Pak Wakil. Itu pimpinanmu. Pantau sampai ke mana.’ Saat itu dr. Iwan langsung ke Jakarta melihat saya,” kata Martua.

Tentang “pihak luar yang mencampuri pekerjaan Bupati,” Martua Sitanggang mengatakan tidak sedikit kepala daerah di Indonesia yang tersandung masalah karena orang dekat atau kerabatnya turut campur dalam tugasnya. Misalnya, suatu kebijakan kepala daerah bisa dilakukan atau batal dilakukan karena pengaruh istrinya.

“Yang begini sering terjadi dan banyak,” katanya. “Ada juga bupati yang dipengaruhi, bahkan diatur, oleh mertua. Kalau [seorang PNS] mau jadi kepala dinas, yang dijumpai mertuanya. Kalau mertuanya setuju, sudah, jadilah itu.”

Selain itu, kata Martua Sitanggang pada ujung wawancara, “Ada satu lagi. Bukan cuma yang diatur mertua, ada juga bupati yang diatur orang tuanya. Ha-ha-ha, ayo makan dulu.” ❑

Postingan populer dari blog ini

Ayah Bripka Arfan Saragih: Belum Ada Hasil Autopsi, Kok Dinyatakan Bunuh Diri?

PANGURURAN, Batak Raya—Kematian anggota Polres Samosir Bripka Arfan Saragih (36 tahun) dinilai tidak wajar oleh keluarganya. Mereka mengatakan ada sejumlah kejanggalan pada jasad Arfan, dan mereka tidak percaya kepada pernyataan polisi bahwa Arfan meninggal tersebab bunuh diri. Jeni Simorangkir, istri almarhum Bripka Arfan Saragih, setelah mendatangi Polres Samosir bersama penasihat hukumnya. (Foto: Hayun Gultom) Hal tersebut dikatakan oleh ayah Bripka Arfan Saragih, Fince Saragih, dan istri almarhum, Jeni Simorangkir, kepada Batak Raya dalam dua kesempatan wawancara di Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara. Menurut Fince Saragih, saat jenazah putranya ditemukan oleh polisi pada 6 Februari 2023 di Hutaginjang, Sianjurmulamula, Samosir, kondisinya sangat mengenaskan. Fince melihat sebelah wajah anaknya menghitam. Kupingnya berdarah. Bagian belakang kepalanya juga berdarah dan melunak. Pada lehernya terdapat luka tusuk dan “seperti terbakar.” Dengan kondisi seperti itu,

DPRD Samosir Akan Panggil Samsat Pangururan soal Korupsi Pajak Ratusan Warga

PANGURURAN, Batak Raya—DPRD Kabupaten Samosir telah menanggapi surat permintaan rapat dengar pendapat (RDP) dari Franki Rajagukguk, pengamat hukum di Pangururan, terkait dengan ratusan warga yang sejak tahun 2018 ditipu beberapa oknum pegawai korup di Unit Pelaksana Teknis Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (UPT Samsat) Pangururan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatra Utara. Ketua DPRD Kabupaten Samosir, Sorta Ertaty Siahaan. (Foto: Hayun Gultom) Franki Rajagukguk menyampaikan suratnya kepada DPRD Kabupaten Samosir pada 16 Maret 2023. Empat hari berselang, Senin, 20 Maret, Ketua DPRD Sorta Ertaty Siahaan langsung merespons permintaan RDP itu dengan memimpin rapat Badan Musyawarah di kantor Dewan. Badan Musyawarah DPRD Samosir akan memanggil Samsat Pangururan dan Bapenda Sumut untuk menghadiri rapat dengar pendapat, yang dijadwalkan berlangsung 4 April 2023 di gedung DPRD Samosir. Selain Samsat dan Bapenda, pihak Polres Samosir dan Bank Sumut juga akan dipanggil u