Langsung ke konten utama

Mantan Ketua DPRD Samosir: Perempuan Anggota Dewan Harus Siap Di-bully

Pangururan, Batak Raya — Ruspita Manurung bertanya kepada mantan ketua DPRD Kabupaten Samosir, Rismawati Simarmata, apa dan bagaimana kiat supaya bisa terpilih sebagai anggota DPRD dalam pemilu legislatif. “Apakah harus banyak uang?” tanya Ruspita.

Rismawati Simarmata (kiri) dan Ruspita Manurung. (Foto: Hayun Gultom)

Rismawati Simarmata menjawab bahwa dalam pertarungan politik, uang memang penting, tetapi bukan segalanya. Modal paling utama bagi perempuan yang terjun ke dunia politik, menurut Rismawati, adalah kesiapan mental.

“Perempuan menjadi anggota Dewan harus siap di-bully,” kata Rismawati. “Sepertinya Ibu Ruspita ini mau mencalonkan di 2024. Saingan berat ini kalau satu dapil.”

Tanya jawab kedua perempuan itu, Ruspita Manurung dan Rismawati Simarmata, terungkap dalam acara dialog interaktif pada perayaan Hari Kartini yang dilaksanakan oleh Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT) di Hotel Vantas di Desa Sialanguan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara, pada 21 April 2022. Berbagai peran perempuan dalam politik, rumah tangga, dan adat dibahas dalam acara itu.

Menurut Ruspita Manurung, pensiunan PNS dengan jabatan terakhir sekretaris Dinas Perpustakaan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir, peran dan posisi perempuan dalam perpolitikan di Samosir sudah makin diperhitungkan. Pada pemilihan legislatif yang lalu ada enam orang perempuan yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Samosir dari total 25 anggota Dewan. “Untuk pemilihan nanti, perempuan bisa 30 persen di DPRD,” katanya.

Sebagai pengurus salah satu organisasi perempuan di Kabupaten Samosir, Ruspita Manurung juga mengingatkan kaum istri dalam hal berumah tangga. “Sekalipun laki-laki lahir dari rahim perempuan, tetapi kita harus ingat bahwa perempuan itu tercipta dari rusuk laki-laki. Maka, perempuan [istri] harus tetap di bawah laki-laki [suami], tidak boleh di atas,” katanya.

Postingan populer dari blog ini

Sinta Tamba Membantu Masyarakat dengan Kenotarisan

Sinta Mauly Agnes Tamba, S.H., M.Kn., 59 tahun, adalah notaris pertama di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara. Pada 2010, dia mendirikan kantornya di Pangururan dengan menggunakan rumah almarhum bapaknya, Konstan Tamba, yang semasa hidupnya pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara. Sinta Mauly Agnes Tamba. (Foto: Jarar Siahaan) Selama 13 tahun menjadi notaris di Kabupaten Samosir hingga saat ini, Sinta Tamba tidak hanya melayani kaum mapan, seperti juragan atau pemborong, yang datang untuk mendirikan perusahaan CV atau PT di kantor notarisnya. Akan tetapi, Sinta juga sering membantu lapisan masyarakat yang takmampu dan buta hukum. Bagi warga desa yang duitnya tidak cukup, Sinta mendiskon tarif jasa layanannya. Bahkan, khusus untuk pendirian kelompok tani, dia tidak memungut biaya serimis pun, atau gratis. Selain itu, dia juga sering memberi pengarahan hukum soal kepemilikan tanah kepada rakyat awam yang datang ke kantornya, termasuk mendamaikan keluarga yang berebut h

Polten Simbolon: Semua Suka-Suka Bupati Samosir

PANGURURAN, Batak Raya—Polten Simbolon, anggota DPRD Kabupaten Samosir, mengecam Bupati Vandiko Timoteus Gultom karena anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang digaji dengan APBD Samosir, masih terus ditugasi menjaga Hotel Vantas yang diduga milik keluarga Bupati. Polten Simbolon, anggota DPRD Samosir. (Foto: pribadi) “Ini sudah berlebihan, mengapa Satpol PP harus menjaga Hotel Vantas, yang jelas merupakan bisnis pribadi. Ini bukan lagi tempat tinggal Bupati seperti saat rumah dinas sedang direnovasi,” kata Polten Simbolon dalam wawancara per telepon dengan wartawan, 22 Agustus 2023. Sebelum Vandiko Gultom menempati rumah dinas Bupati Samosir di Tajur, Pangururan, pada Desember 2022 silam, Pemkab Samosir menyewa beberapa ruangan di Hotel Vantas sebagai tempat tinggal Bupati, karena rumah dinas sedang direnovasi. Selama Bupati Vandiko tinggal di “hotel dinas sementara” tersebut, dia mendapat pelbagai fasilitas selaku kepala daerah, antara lain pengawalan oleh petugas Satpol

Bupati Toba Bersih dari Korupsi, tapi Kinerja Nol

BALIGE, Batak Raya—Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Toba, Fraksi PKB memuji Bupati Poltak Sitorus “bersih dari korupsi.” Namun, dalam wawancara Batak Raya , fraksi itu mengecam dugaan suap proyek di beberapa jawatan, dan menilai kinerja Bupati hanya “omong kosong, tidak ada perkembangan.” Sabaruddin Tambunan, anggota DPRD Kabupaten Toba. (Foto: Jarar Siahaan) Barangkali ini kali pertama terjadi di Indonesia: seorang bupati dipastikan tidak pernah terlibat korupsi, dan yang memastikan ialah pihak DPRD, tetapi si bupati juga dinilai tidak becus bekerja. Pujian setinggi langit ini ditujukan kepada Bupati Toba, Poltak Sitorus, yang dirilis dalam pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Toba pada sidang paripurna tentang rancangan peraturan daerah APBD Perubahan tahun anggaran 2023 di gedung DPRD di Balige, 18 September 2023. “Saudara Bupati kami lihat dan telusuri benar-benar bersih dari unsur korupsi,” begitu bunyi pendapat Fraksi PKB dalam rapat paripurna.