Langsung ke konten utama

Wakil Bupati Samosir: Kalau Saya Jawab, Bungkam Semua, Pasti!

Pangururan, Batak Raya — “Rencana kerja tahunan PUPR itu ada enggak long beach? Itu yang perlu diketahui. Tapi, kebetulan Kepala Dinas PUPR tidak hadir,” kata Wakil Bupati Samosir, Martua Sitanggang, saat mulai menjawab pertanyaan para wartawan dalam jumpa pers di aula kantor Bupati Samosir di Jalan Rianiate, Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara, 26 April 2022.

Dari kiri, Bupati Vandiko Gultom, Wakil Bupati Martua Sitanggang, dan Pj. Sekda Hotraja Sitanggang dalam acara jumpa pers. (Foto: Hayun Gultom)

Berikut jawaban Wakil Bupati Samosir selengkapnya yang dicatat oleh Batak Raya.

Ada RPJMD, ada lagi kerja tahunan. Seluruh SKPD ada itu. Perencanaan yang baik itu pasti hasilnya baik. Tetapi, kalau perencanaan itu sembrono, hasilnya pun tidak akan baik. Bisa catat itu.

Jadi, masalah long beach itu, sepuluh program prioritas Kabupaten Samosir, ada memang di situ peningkatan pariwisata. Cuma, detailnya setiap tahun anggaran harus dibedah di seluruh SKPD. Adakah itu?

Ini simpang siur sekarang masalah sirtuisasi. Sirtuisasi itu harus terprogram sehingga kita tahu apa output-nya. Bagaimana alat-alat berat bekerja di lapangan. Berapa jam satu alat. Dalam satu jam itu berapa jalan yang dibuka. Kami awasi nanti Kadis PUPR. Harus terukur nanti hasilnya. Kalau, misalnya, delapan alat membutuhkan minyak berapa. Berapa gaji operatornya. Apa yang dikerjakan, buka jalan barukah atau hanya memuluskan jalan kabupaten supaya tidak bergelombang.

Makanya, saya sudah sarankan ke PUPR, terprogram, supaya tahu kita. Kalau wartawan bertanya, kita bisa jawab. Saya sebagai pengawasan pun bisa saya uraikan supaya kami jangan di-bully habis. Kalau memang tidak benar, kita perbaiki. Kita tidak takut kita salah. Tidak ada di sini yang super. Pasti setiap manusia punya kelemahan dan kelebihan.

Saya secara pribadi paling senang dikritik sepanjang itu kritik membangun. Kami sebagai pimpinan daerah siap menerimanya dan siap verifikasi. Tetapi, kalau kritik tidak membangun, mengadu domba, saya tidak suka kawan seperti ini. Saya sudah banyak menghadapi wartawan di kota. Yang ganas pun ada. Macam-macam wataknya.

Saat pembicaraan akan beralih pada topik pariwisata, tiba-tiba seorang wartawan mengatakan kepada Wakil Bupati Samosir, Martua Sitanggang, “Sesekali dibalaslah komen-komen di WA [WhatsApp] grup itu, Pak.” Martua pun menjawabnya.

Kalau di WA itu, kadang saya buka, tapi tidak saya lihat [tidak diklik], karena menurut saya, di WA itu ada positifnya, ada juga negatifnya. Kalau sempat saya jawab, akan bungkam semua itu yang di WA itu. Pasti! Saya nyatakan bungkam!

Saya siap dikritik. Siapa yang tidak senang dan belum puas bertanya, saya siap menerima di ruangan saya. Supaya puas para wartawan, saya siap klarifikasi kapan pun demi memajukan Kabupaten Samosir yang kita cintai ini. Kan, itu tujuan kita, bukan untuk mengintimidasi dan bukan untuk menghakimi.

Di WA itu banyak juga menghakimi. Jadi, saya tidak mau baca-baca itu. Tapi, kadang kalau tidak bisa tidur sudah jam 12 [malam], baca-baca saja dikit-dikit supaya bisa tidur.

Memang ada wartawan menelepon saya, mau wawancara. Bukan saya tidak mau. Kalau ada yang disampaikan, mau tanyakan, apakah itu kritikan, datang ke ruangan saya. Kalau belum puas, datang ke ruangan saya, klarifikasi saya.

Pemimpin yang baik itu siap dikritik dan siap memperbaiki kalau ada kekurangan. Begitu! Kalau kita biarkan yang salah, nanti Bupati juga yang disalahkan. Kalau Bupati disalahkan, saya juga ikut salah, karena kami satu paket.

Kemudian seorang wartawan bertanya, "Jadi, long beach itu, Pak, proyek dari mana?” Ada juga wartawan lain menanyakan papan proyek pekerjaan long beach. Wakil Bupati Martua Sitanggang pun menjawabnya.

Itu adalah swakelola PUPR. Tapi, sampai sekarang saya pun belum tahu perencanaannya itu bagaimana. Kajiannya apa, penyelesaiannya sampai kapan, dan segala macamnya itu saya enggak ikut campur. Tapi, jelas itu tertulis dua kilometer, ada ditandatangani Pak Bupati. Kalau ada yang mengatakan 22 kilometer, itu keliru.

Swakelola tidak perlu papan proyek. Itu ada diatur dalam perpres. Tapi, walaupun swakelola, hitungannya juga harus jelas. Kalau long beach ini, saya enggak tahu bagaimana hitungannya ini. Kurang jelas juga ini.

Saya periksa juga nanti itu PUPR, karena banyak orang bilang swakelola ini banyak permainan. Misalnya, berapa BBM-nya per jam. Dibilang delapan jam kerja, padahal cuma empat jam. Diambilnya empat jam.

Postingan populer dari blog ini

Pastor Paroki Tomok Dimaki Wakapolres Samosir

Tomok, Batak Raya — Seorang pastor Katolik dimaki oleh Wakil Kepala Polres Samosir di jalan di desa wisata Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara, Kamis, 16 Juni 2022. Warga setempat menjadi saksi mata, termasuk ibu-ibu pedagang suvenir. Kepada Batak Raya Wakapolres mengaku salah bahwa dirinya memang menyebut “pastor gadungan.” Wakapolres Samosir, Kompol Togap Lumbantobing, dalam persiapan menyambut Irwasum dan Kapolda Sumut di Puskesmas Ambarita, Kecamatan Simanindo, 16 Juni 2022. (Foto: Hayun Gultom) Pemuka agama Katolik yang dikasari secara verbal itu ialah pastor Sabat Nababan, imam di Paroki Santo Antonio Maria Claret Tomok, yang membawahkan belasan gereja Katolik. Oknum perwira Polri yang memakinya ialah Kompol Togap M. Lumbantobing, orang nomor dua di Polres Samosir. Menurut penjelasan pastor Sabat Nababan, yang diwawancarai Batak Raya pada Kamis siang di pastoran Paroki Tomok, dia mengalami perlakuan takpantas itu ketika aparat Polres Samosir m

Apa Saja Tugas 6 Staf Khusus Bupati Samosir Bergaji Rp17 Juta?

Pangururan, Batak Raya — Khalayak ramai di media sosial mengecam pengangkatan enam staf khusus Bupati Samosir, yang dinamai Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TBPP) Kabupaten Samosir, dengan gaji bulanan Rp17 juta per orang. Ada saran agar keenam staf itu ditugasi mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) demi menambah pendapatan Pemerintah Kabupaten Samosir. Dalam wawancara khusus dengan Batak Raya , mereka menjelaskan pekerjaan TBPP dan menjawab tudingan warganet terhadap mereka. ⸻ Mangindar Simbolon, Ketua Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TBPP) Kabupaten Samosir. (Foto: Hayun Gultom) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Samosir di Provinsi Sumatra Utara, yang berisi sepuluh program prioritas, sudah disusun oleh Bupati Samosir, Vandiko Gultom, mulai tahun 2022 hingga 2026 walaupun masa jabatannya hanya sampai 2024. Karena waktu yang tersedia hanya tiga tahun, Pemkab Samosir merasa perlu mempercepat pembangunan sehingga program yang sudah direncan