Langsung ke konten utama

PDIP Akan Menginterpelasi Bupati Samosir

Pangururan, Batak Raya — Rencana PDI Perjuangan (PDIP) mengajukan hak interpelasi terhadap Bupati Samosir, Vandiko Gultom, mulai diperbincangkan kalangan anggota DPRD Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah yang sifatnya berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.

Pardon Me Lumbanraja, Ketua Fraksi PDIP DPRD Samosir. (Foto: Hayun Gultom)

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Samosir, Pardon Me Lumbanraja, membenarkan kabar tentang rencana interpelasi oleh PDIP itu. Dia mengatakan melalui telepon kepada Batak Raya, 27 Mei 2022, bahwa ide agar PDIP mengajukan hak interpelasi berasal dari beberapa anggota DPRD di kubu koalisi. Namun, dia tidak bersedia menyebut siapa saja dari kubu koalisi yang mendukung rencana interpelasi PDIP. “Belum bisa saya sebutkan, tapi sudah ada beberapa,” katanya.

Pilipus Pandiangan, anggota DPRD Samosir dari PDIP, juga membenarkan adanya rencana melakukan interpelasi. Akan tetapi, dia belum tahu kebijakan yang mana dari Pemerintah Kabupaten Samosir yang akan diinterpelasi. “Ya, benar direncanakan melakukan hak interpelasi, tapi tidak cukup hanya PDIP,” katanya kepada Batak Raya melalui telepon seluler, Sabtu, 28 Mei 2022.

Menurut Wakil Ketua DPRD Samosir, Nasip Simbolon, PDIP boleh saja mengajukan interpelasi. Syaratnya, interpelasi diajukan oleh minimal lima anggota Dewan dan lebih dari satu fraksi. Fraksi PDIP sendiri punya delapan anggota.

“Tapi, itu sebatas mengusulkan. Untuk pelaksanaan, harus dihadiri minimal setengah N + 1, atau 14 anggota Dewan, karena jumlah kita 25 anggota Dewan,” kata Nasip, yang juga menjabat Ketua PKB Kabupaten Samosir, partai pendukung Bupati Vandiko Gultom.

Tentang kemungkinan kubu koalisi akan bergabung dengan PDIP untuk melakukan interpelasi, Nasip Simbolon mengatakan hal itu sah sebagai hak setiap fraksi dan anggota DPRD.

“Namun, sampai sekarang saya sebagai salah satu pimpinan melihat bahwa koalisi yang berjumlah 17 orang masih solid mendukung program pemerintah,” katanya. Menurut dia, kebijakan yang dilakukan Pemkab Samosir sejauh ini masih sesuai dengan peraturan. ❑

Postingan populer dari blog ini

Pastor Paroki Tomok Dimaki Wakapolres Samosir

Tomok, Batak Raya — Seorang pastor Katolik dimaki oleh Wakil Kepala Polres Samosir di jalan di desa wisata Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara, Kamis, 16 Juni 2022. Warga setempat menjadi saksi mata, termasuk ibu-ibu pedagang suvenir. Kepada Batak Raya Wakapolres mengaku salah bahwa dirinya memang menyebut “pastor gadungan.” Wakapolres Samosir, Kompol Togap Lumbantobing, dalam persiapan menyambut Irwasum dan Kapolda Sumut di Puskesmas Ambarita, Kecamatan Simanindo, 16 Juni 2022. (Foto: Hayun Gultom) Pemuka agama Katolik yang dikasari secara verbal itu ialah pastor Sabat Nababan, imam di Paroki Santo Antonio Maria Claret Tomok, yang membawahkan belasan gereja Katolik. Oknum perwira Polri yang memakinya ialah Kompol Togap M. Lumbantobing, orang nomor dua di Polres Samosir. Menurut penjelasan pastor Sabat Nababan, yang diwawancarai Batak Raya pada Kamis siang di pastoran Paroki Tomok, dia mengalami perlakuan takpantas itu ketika aparat Polres Samosir m

Apa Saja Tugas 6 Staf Khusus Bupati Samosir Bergaji Rp17 Juta?

Pangururan, Batak Raya — Khalayak ramai di media sosial mengecam pengangkatan enam staf khusus Bupati Samosir, yang dinamai Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TBPP) Kabupaten Samosir, dengan gaji bulanan Rp17 juta per orang. Ada saran agar keenam staf itu ditugasi mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) demi menambah pendapatan Pemerintah Kabupaten Samosir. Dalam wawancara khusus dengan Batak Raya , mereka menjelaskan pekerjaan TBPP dan menjawab tudingan warganet terhadap mereka. ⸻ Mangindar Simbolon, Ketua Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TBPP) Kabupaten Samosir. (Foto: Hayun Gultom) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Samosir di Provinsi Sumatra Utara, yang berisi sepuluh program prioritas, sudah disusun oleh Bupati Samosir, Vandiko Gultom, mulai tahun 2022 hingga 2026 walaupun masa jabatannya hanya sampai 2024. Karena waktu yang tersedia hanya tiga tahun, Pemkab Samosir merasa perlu mempercepat pembangunan sehingga program yang sudah direncan