Pangururan, Batak Raya — Rencana PDI Perjuangan (PDIP) mengajukan hak interpelasi terhadap Bupati Samosir, Vandiko Gultom, mulai diperbincangkan kalangan anggota DPRD Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah yang sifatnya berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.
 |
| Pardon Me Lumbanraja, Ketua Fraksi PDIP DPRD Samosir. (Foto: Hayun Gultom) |
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Samosir, Pardon Me Lumbanraja, membenarkan kabar tentang rencana interpelasi oleh PDIP itu. Dia mengatakan melalui telepon kepada Batak Raya, 27 Mei 2022, bahwa ide agar PDIP mengajukan hak interpelasi berasal dari beberapa anggota DPRD di kubu koalisi. Namun, dia tidak bersedia menyebut siapa saja dari kubu koalisi yang mendukung rencana interpelasi PDIP. “Belum bisa saya sebutkan, tapi sudah ada beberapa,” katanya.
Pilipus Pandiangan, anggota DPRD Samosir dari PDIP, juga membenarkan adanya rencana melakukan interpelasi. Akan tetapi, dia belum tahu kebijakan yang mana dari Pemerintah Kabupaten Samosir yang akan diinterpelasi. “Ya, benar direncanakan melakukan hak interpelasi, tapi tidak cukup hanya PDIP,” katanya kepada Batak Raya melalui telepon seluler, Sabtu, 28 Mei 2022.
Menurut Wakil Ketua DPRD Samosir, Nasip Simbolon, PDIP boleh saja mengajukan interpelasi. Syaratnya, interpelasi diajukan oleh minimal lima anggota Dewan dan lebih dari satu fraksi. Fraksi PDIP sendiri punya delapan anggota.
“Tapi, itu sebatas mengusulkan. Untuk pelaksanaan, harus dihadiri minimal setengah N + 1, atau 14 anggota Dewan, karena jumlah kita 25 anggota Dewan,” kata Nasip, yang juga menjabat Ketua PKB Kabupaten Samosir, partai pendukung Bupati Vandiko Gultom.
Tentang kemungkinan kubu koalisi akan bergabung dengan PDIP untuk melakukan interpelasi, Nasip Simbolon mengatakan hal itu sah sebagai hak setiap fraksi dan anggota DPRD.
“Namun, sampai sekarang saya sebagai salah satu pimpinan melihat bahwa koalisi yang berjumlah 17 orang masih solid mendukung program pemerintah,” katanya. Menurut dia, kebijakan yang dilakukan Pemkab Samosir sejauh ini masih sesuai dengan peraturan. ❑