Langsung ke konten utama

PDIP Akan Menginterpelasi Bupati Samosir

Pangururan, Batak Raya — Rencana PDI Perjuangan (PDIP) mengajukan hak interpelasi terhadap Bupati Samosir, Vandiko Gultom, mulai diperbincangkan kalangan anggota DPRD Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah yang sifatnya berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.

Pardon Me Lumbanraja, Ketua Fraksi PDIP DPRD Samosir. (Foto: Hayun Gultom)

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Samosir, Pardon Me Lumbanraja, membenarkan kabar tentang rencana interpelasi oleh PDIP itu. Dia mengatakan melalui telepon kepada Batak Raya, 27 Mei 2022, bahwa ide agar PDIP mengajukan hak interpelasi berasal dari beberapa anggota DPRD di kubu koalisi. Namun, dia tidak bersedia menyebut siapa saja dari kubu koalisi yang mendukung rencana interpelasi PDIP. “Belum bisa saya sebutkan, tapi sudah ada beberapa,” katanya.

Pilipus Pandiangan, anggota DPRD Samosir dari PDIP, juga membenarkan adanya rencana melakukan interpelasi. Akan tetapi, dia belum tahu kebijakan yang mana dari Pemerintah Kabupaten Samosir yang akan diinterpelasi. “Ya, benar direncanakan melakukan hak interpelasi, tapi tidak cukup hanya PDIP,” katanya kepada Batak Raya melalui telepon seluler, Sabtu, 28 Mei 2022.

Menurut Wakil Ketua DPRD Samosir, Nasip Simbolon, PDIP boleh saja mengajukan interpelasi. Syaratnya, interpelasi diajukan oleh minimal lima anggota Dewan dan lebih dari satu fraksi. Fraksi PDIP sendiri punya delapan anggota.

“Tapi, itu sebatas mengusulkan. Untuk pelaksanaan, harus dihadiri minimal setengah N + 1, atau 14 anggota Dewan, karena jumlah kita 25 anggota Dewan,” kata Nasip, yang juga menjabat Ketua PKB Kabupaten Samosir, partai pendukung Bupati Vandiko Gultom.

Tentang kemungkinan kubu koalisi akan bergabung dengan PDIP untuk melakukan interpelasi, Nasip Simbolon mengatakan hal itu sah sebagai hak setiap fraksi dan anggota DPRD.

“Namun, sampai sekarang saya sebagai salah satu pimpinan melihat bahwa koalisi yang berjumlah 17 orang masih solid mendukung program pemerintah,” katanya. Menurut dia, kebijakan yang dilakukan Pemkab Samosir sejauh ini masih sesuai dengan peraturan. ❑

Postingan populer dari blog ini

Sinta Tamba Membantu Masyarakat dengan Kenotarisan

Sinta Mauly Agnes Tamba, S.H., M.Kn., 59 tahun, adalah notaris pertama di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara. Pada 2010, dia mendirikan kantornya di Pangururan dengan menggunakan rumah almarhum bapaknya, Konstan Tamba, yang semasa hidupnya pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara. Sinta Mauly Agnes Tamba. (Foto: Jarar Siahaan) Selama 13 tahun menjadi notaris di Kabupaten Samosir hingga saat ini, Sinta Tamba tidak hanya melayani kaum mapan, seperti juragan atau pemborong, yang datang untuk mendirikan perusahaan CV atau PT di kantor notarisnya. Akan tetapi, Sinta juga sering membantu lapisan masyarakat yang takmampu dan buta hukum. Bagi warga desa yang duitnya tidak cukup, Sinta mendiskon tarif jasa layanannya. Bahkan, khusus untuk pendirian kelompok tani, dia tidak memungut biaya serimis pun, atau gratis. Selain itu, dia juga sering memberi pengarahan hukum soal kepemilikan tanah kepada rakyat awam yang datang ke kantornya, termasuk mendamaikan keluarga yang berebut h

Polten Simbolon: Semua Suka-Suka Bupati Samosir

PANGURURAN, Batak Raya—Polten Simbolon, anggota DPRD Kabupaten Samosir, mengecam Bupati Vandiko Timoteus Gultom karena anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang digaji dengan APBD Samosir, masih terus ditugasi menjaga Hotel Vantas yang diduga milik keluarga Bupati. Polten Simbolon, anggota DPRD Samosir. (Foto: pribadi) “Ini sudah berlebihan, mengapa Satpol PP harus menjaga Hotel Vantas, yang jelas merupakan bisnis pribadi. Ini bukan lagi tempat tinggal Bupati seperti saat rumah dinas sedang direnovasi,” kata Polten Simbolon dalam wawancara per telepon dengan wartawan, 22 Agustus 2023. Sebelum Vandiko Gultom menempati rumah dinas Bupati Samosir di Tajur, Pangururan, pada Desember 2022 silam, Pemkab Samosir menyewa beberapa ruangan di Hotel Vantas sebagai tempat tinggal Bupati, karena rumah dinas sedang direnovasi. Selama Bupati Vandiko tinggal di “hotel dinas sementara” tersebut, dia mendapat pelbagai fasilitas selaku kepala daerah, antara lain pengawalan oleh petugas Satpol

Bupati Toba Bersih dari Korupsi, tapi Kinerja Nol

BALIGE, Batak Raya—Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Toba, Fraksi PKB memuji Bupati Poltak Sitorus “bersih dari korupsi.” Namun, dalam wawancara Batak Raya , fraksi itu mengecam dugaan suap proyek di beberapa jawatan, dan menilai kinerja Bupati hanya “omong kosong, tidak ada perkembangan.” Sabaruddin Tambunan, anggota DPRD Kabupaten Toba. (Foto: Jarar Siahaan) Barangkali ini kali pertama terjadi di Indonesia: seorang bupati dipastikan tidak pernah terlibat korupsi, dan yang memastikan ialah pihak DPRD, tetapi si bupati juga dinilai tidak becus bekerja. Pujian setinggi langit ini ditujukan kepada Bupati Toba, Poltak Sitorus, yang dirilis dalam pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Toba pada sidang paripurna tentang rancangan peraturan daerah APBD Perubahan tahun anggaran 2023 di gedung DPRD di Balige, 18 September 2023. “Saudara Bupati kami lihat dan telusuri benar-benar bersih dari unsur korupsi,” begitu bunyi pendapat Fraksi PKB dalam rapat paripurna.