Langsung ke konten utama

PDIP Akan Menginterpelasi Bupati Samosir

Pangururan, Batak Raya — Rencana PDI Perjuangan (PDIP) mengajukan hak interpelasi terhadap Bupati Samosir, Vandiko Gultom, mulai diperbincangkan kalangan anggota DPRD Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah yang sifatnya berdampak luas bagi kehidupan masyarakat.

Pardon Me Lumbanraja, Ketua Fraksi PDIP DPRD Samosir. (Foto: Hayun Gultom)

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Samosir, Pardon Me Lumbanraja, membenarkan kabar tentang rencana interpelasi oleh PDIP itu. Dia mengatakan melalui telepon kepada Batak Raya, 27 Mei 2022, bahwa ide agar PDIP mengajukan hak interpelasi berasal dari beberapa anggota DPRD di kubu koalisi. Namun, dia tidak bersedia menyebut siapa saja dari kubu koalisi yang mendukung rencana interpelasi PDIP. “Belum bisa saya sebutkan, tapi sudah ada beberapa,” katanya.

Pilipus Pandiangan, anggota DPRD Samosir dari PDIP, juga membenarkan adanya rencana melakukan interpelasi. Akan tetapi, dia belum tahu kebijakan yang mana dari Pemerintah Kabupaten Samosir yang akan diinterpelasi. “Ya, benar direncanakan melakukan hak interpelasi, tapi tidak cukup hanya PDIP,” katanya kepada Batak Raya melalui telepon seluler, Sabtu, 28 Mei 2022.

Menurut Wakil Ketua DPRD Samosir, Nasip Simbolon, PDIP boleh saja mengajukan interpelasi. Syaratnya, interpelasi diajukan oleh minimal lima anggota Dewan dan lebih dari satu fraksi. Fraksi PDIP sendiri punya delapan anggota.

“Tapi, itu sebatas mengusulkan. Untuk pelaksanaan, harus dihadiri minimal setengah N + 1, atau 14 anggota Dewan, karena jumlah kita 25 anggota Dewan,” kata Nasip, yang juga menjabat Ketua PKB Kabupaten Samosir, partai pendukung Bupati Vandiko Gultom.

Tentang kemungkinan kubu koalisi akan bergabung dengan PDIP untuk melakukan interpelasi, Nasip Simbolon mengatakan hal itu sah sebagai hak setiap fraksi dan anggota DPRD.

“Namun, sampai sekarang saya sebagai salah satu pimpinan melihat bahwa koalisi yang berjumlah 17 orang masih solid mendukung program pemerintah,” katanya. Menurut dia, kebijakan yang dilakukan Pemkab Samosir sejauh ini masih sesuai dengan peraturan. ❑

Postingan populer dari blog ini

Siapa pun Bupati Samosir, Sitiotio Tetap Dianaktirikan

Sitiotio, Batak Raya — Marojahan Sinaga, penduduk Desa Sabulan, Kecamatan Sitiotio, Samosir, Sumatra Utara, kecewa berat terhadap Pemerintah Kabupaten Samosir yang sedari dulu tidak menyeriusi pembangunan prasarana di Sitiotio. “Sebenarnya kalau disuruh memilih, kami lebih baik masuk Kabupaten Humbang daripada Kabupaten Samosir,” kata Marojahan kepada Batak Raya di Pangururan, Januari 2023. J.M.T. Pandiangan, perantau Sitiotio yang berdomisili di Kalimantan, difoto Batak Raya pada Januari 2023 di Samosir. (Foto: Hayun Gultom) Semenjak Kabupaten Samosir berdiri 19 tahun lalu hingga saat ini, Sitiotio merupakan kecamatan yang pembangunannya paling terbelakang dari sembilan kecamatan di Kabupaten Samosir. Fasilitas umum di Sitiotio, seperti jalan beraspal, lampu jalan, dan air leding, sangat terbatas, bahkan nyaris nihil. Jalan antardesa pun masih banyak yang tidak layak untuk dilintasi sepeda motor, apalagi mobil. Sitiotio juga sering disebut sebagai daerah buangan bagi aparatur sipil n

Wakil Bupati Samosir: Kalau Saya Jawab, Bungkam Semua, Pasti!

Pangururan, Batak Raya — “Rencana kerja tahunan PUPR itu ada enggak long beach ? Itu yang perlu diketahui. Tapi, kebetulan Kepala Dinas PUPR tidak hadir,” kata Wakil Bupati Samosir, Martua Sitanggang, saat mulai menjawab pertanyaan para wartawan dalam jumpa pers di aula kantor Bupati Samosir di Jalan Rianiate, Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara, 26 April 2022. Dari kiri, Bupati Vandiko Gultom, Wakil Bupati Martua Sitanggang, dan Pj. Sekda Hotraja Sitanggang dalam acara jumpa pers. (Foto: Hayun Gultom) Berikut jawaban Wakil Bupati Samosir selengkapnya yang dicatat oleh Batak Raya. Ada RPJMD, ada lagi kerja tahunan. Seluruh SKPD ada itu. Perencanaan yang baik itu pasti hasilnya baik. Tetapi, kalau perencanaan itu sembrono, hasilnya pun tidak akan baik. Bisa catat itu. Jadi, masalah long beach itu, sepuluh program prioritas Kabupaten Samosir, ada memang di situ peningkatan pariwisata. Cuma, detailnya setiap tahun anggaran harus dibedah di seluruh SKPD. Adakah itu? Ini