Langsung ke konten utama

Apa Saja Tugas 6 Staf Khusus Bupati Samosir Bergaji Rp17 Juta?

Pangururan, Batak Raya — Khalayak ramai di media sosial mengecam pengangkatan enam staf khusus Bupati Samosir, yang dinamai Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TBPP) Kabupaten Samosir, dengan gaji bulanan Rp17 juta per orang. Ada saran agar keenam staf itu ditugasi mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) demi menambah pendapatan Pemerintah Kabupaten Samosir. Dalam wawancara khusus dengan Batak Raya, mereka menjelaskan pekerjaan TBPP dan menjawab tudingan warganet terhadap mereka.

Mangindar Simbolon, Ketua Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TBPP) Kabupaten Samosir. (Foto: Hayun Gultom)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Samosir di Provinsi Sumatra Utara, yang berisi sepuluh program prioritas, sudah disusun oleh Bupati Samosir, Vandiko Gultom, mulai tahun 2022 hingga 2026 walaupun masa jabatannya hanya sampai 2024. Karena waktu yang tersedia hanya tiga tahun, Pemkab Samosir merasa perlu mempercepat pembangunan sehingga program yang sudah direncanakan sampai 2026 itu bisa dituntaskan pada 2024.

Untuk itulah, Bupati membentuk TBPP dengan mengangkat enam staf khusus dari luar pemerintahan, yang punya berbagai latar belakang disiplin ilmu, untuk membantunya. Setiap hari kerja, keenam staf TBPP berkantor di lantai dua kantor Bupati Samosir, berdekatan dengan ruangan Bupati. Setiap saat mereka bisa dihubungi atau menghubungi Bupati jika ada kebijakan yang akan dibuat oleh Bupati.

Akan tetapi, walaupun bertujuan positif, pembentukan TBPP ini juga tidak lepas dari kritikan publik. Sejumlah penduduk dan perantau Samosir mengecam lewat media sosial bahwa TBPP adalah “pemborosan anggaran” dan “balas jasa kepada mantan tim sukses Bupati.” Bahkan, ada orang menyampaikan kritik supaya TBPP dievaluasi, dan hal itu sempat menjadi perdebatan dalam grup WhatsApp. Namun, belakangan ada kabar bahwa orang tersebut sengaja melontarkan kritik keras hanya supaya diangkat menjadi anggota TBPP.

Salah satu pengkritik TBPP yang bertanggung jawab ialah Saut Limbong, pensiunan Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kabupaten Samosir. Menurut dia, tugas TBPP terlalu sederhana jika hanya memberi saran kepada Bupati. Alasannya, para staf khusus itu adalah orang yang berpotensi, seperti praktisi hukum, konsultan, akademisi, pensiunan TNI, bahkan mantan bupati.

“Saya rasa mereka sebagai orang yang sudah berpengalaman lebih tepat merancang dan mengelola BUMD di kabupaten ini. Jelas akan menambah pendapatan daerah. Mereka memiliki jaringan yang luas. Kemampuan diplomasi juga tidak diragukan. Jadi, sepertinya rugi kabupaten ini kalau mereka hanya sebatas staf khusus Bupati,” kata Saut Limbong kepada Batak Raya di Pangururan, 18 Mei 2022.

Saut Limbong, pensiunan pegawai Pemkab Samosir. (Foto: Hayun Gultom)

Dia menilai tugas TBPP untuk mengawal sepuluh program prioritas Bupati kurang tepat, apalagi gaji mereka yang besar dibebankan pada APBD. Kesepuluh program itu juga tidak ditangani langsung oleh tim TBPP, tetapi dikerjakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD). “OPD itu juga punya konsultan. Seharusnya SDM OPD-nya yang ditingkatkan,” kata Saut.

Tentang TBPP mempercepat proses kerja karena bisa langsung berhubungan dengan Bupati, Saut tidak menyangkalnya. Dia sependapat bahwa itu positif, apalagi jika ada bagian-bagian birokrasi yang macet. Akan tetapi, “Kalau semua OPD mengerjakan tupoksi masing-masing dengan baik, maka tidak perlu ada TBPP,” katanya.


“Pada dasarnya, kami di sini untuk mempercepat proses kerja Pemda,” kata Ketua TBPP, Mangindar Simbolon, yang bersama dengan tiga rekannya anggota TBPP diwawancarai Batak Raya di kantornya, 17 Mei 2022.

Dalam mengambil solusi atas suatu masalah, mereka memiliki tugas masing-masing. Namun, saat akan menyampaikan kesimpulan dalam bentuk nota dinas, terlebih dahulu mereka berdiskusi. “Kalau, misalnya, menyangkut perencanaan, kita sampaikan pada Pak Charles Sitindaon,” kata Mangindar Simbolon, yang sebelumnya menjadi Bupati Samosir selama dua periode.

Charles Sitindaon, anggota TBPP. (Foto: Hayun Gultom)

Charles Sitindaon sendiri adalah dosen aktif di Universitas Katolik Santo Thomas, Medan. Dia juga pernah menjadi konsultan di Pemkab Samosir selama Mangindar menduduki kursi bupati.

Staf khusus lainnya ialah Pirma Simbolon, yang membidangi masalah sumber daya manusia, aparatur, dan sumber pembiayaan alternatif. Pirma pernah bertugas di PT Taspen, sebuah Badan Usaha Milik Negara. Setelah meraih gelar doktor pada jurusan sumber daya manusia, dia menjadi dosen di Jawa. Pada pilkada Samosir tahun 2020 lalu dia mendukung lawan politik Bupati Vandiko Gultom.

“Tapi itulah, Bupati benar-benar ingin mempercepat pembangunan ini. Dia memberi ruang bagi yang mau memberikan pemikirannya untuk membangun,” katanya. Dia mengaku diminta menjadi staf khusus karena sering menulis di media sosial bagaimana mempercepat pembangunan Kabupaten Samosir.

Kemudian ada Benedictus Gultom, yang mengurus bidang kebijakan informasi publik dan peraturan perundang-undangan. Dia advokat di Jakarta dan aktif di berbagai ormas. Dia sudah setahun lebih jadi staf khusus, dan SK-nya sudah diperpanjang Bupati Samosir.

Anggota TBPP untuk bidang kebutuhan masyarakat umum dan urusan adat ialah Pahala Tua Simbolon, mantan anggota DPRD Kabupaten Samosir dan mantan ketua tim sukses Bupati Vandiko Gultom dalam pilkada silam.

Staf khusus bidang pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif ialah Laksamana Pertama TNI (Purn.) Marhuale Simbolon, yang sempat menjadi salah satu calon bupati pada pilkada Samosir yang lalu.


Ketua TBPP, Mangindar Simbolon, mengatakan TBPP tidak bertumpang-tindih dengan OPD. Justru mereka menjembatani komunikasi lintas OPD yang sifatnya substansial. Tapi, kalau yang bersifat kebijakan, TBPP tetap berpatokan pada RPJMD.

Dalam hal sepuluh program prioritas Bupati, TBPP secara rutin melakukan pertemuan dengan Bupati untuk membahas perkembangan pelbagai hal. Jika dalam diskusi itu diketahui ada kelambatan pada salah satu bidang, selanjutnya akan dianalisis secara luas. Bisa jadi, misalnya, ada masalah dalam pembebasan lahan yang merupakan tugas asisten I. Setelah dianalisis, ternyata kendalanya di Badan Pengelola Keuangan dan Aset.

Untuk hal seperti itu, TBPP juga bisa menghubungi Bupati lewat WhatsApp. Jika Bupati membalas “silakan,” TBPP langsung berkoordinasi dengan dinas terkait. “TBPP itu jalur tol kepada Bupati,” kata Mangindar.

Mengenai kritik publik bahwa “OPD dipaksa dipanggil oleh TBPP,” Mangindar mengatakan hal itu tidak benar. “Justru saat ini OPD yang bertanya dan minta pendapat dari kita,” katanya.

Benedictus Gultom, anggota TBPP. (Foto: Hayun Gultom)

Benedictus Gultom mencontohkan TBPP yang pernah membantu Dinas Perhubungan. Pada waktu itu ada kabar Kementerian Perhubungan akan memberikan alat uji kelayakan kendaraan kepada Pemkab Samosir, tetapi dengan syarat Pemkab harus lebih dulu menyediakan gedungnya. Dalam hal itulah TBPP membantu mencari lahan untuk gedung.

“Dalam proses itu banyak harus diurus. Misalnya, ada lahan, sertifikat lengkap, tapi harga terlalu mahal. Ada lahan, pemilik mau, yang penting ada pembangunan di sana, tapi sertifikat belum ada. Kemudian ada yang bersedia memberikan lahan secara hibah kepada pemerintah. Semua proses kebijakan itu kita lapor ke Bupati setelah selesai. Proses selanjutnya adalah urusan Dinas Perhubungan,” kata Benedictus.

Kerja lobi semacam itu, menurut Mangindar Simbolon, “Bagaimana seni berkomunikasi kepada berbagai pihak untuk memperlancar proses pembangunan.” Oleh karena itu, katanya, keliru apabila ada orang yang menyebut “jangan mau diperintah TBPP.”

“Kita ini bukan cari-cari kerjaan. Bupati, kan, terbatas waktunya, terbatas jadwal komunikasinya, maka kami juga berfungsi sebagai mata dan telinga Bupati soal kebijakan,” kata Mangindar. “Kalau Bupati tugas luar, lalu ada hal-hal tertentu, terutama menyangkut sepuluh program prioritas, kami langsung lapor ke Pak Bupati. Bupati tanya OPD, lalu mengatakan, ‘Kalian laksanakan. Kalau dibutuhkan, minta supaya dibantu oleh Tim Percepatan.’ Biasanya begitu jawaban Bupati.”

Untuk mengetahui perkembangan dan kendala yang berkaitan dengan pembangunan Kabupaten Samosir, TBPP melakukan kunjungan lapangan untuk mendapatkan informasi langsung dari masyarakat, dan juga lewat media sosial.

Dalam hal mencari anggaran alternatif untuk Kabupaten Samosir, anggota TBPP memanfaatkan relasi pribadinya. Misalnya, Mangindar Simbolon berkomunikasi dengan seseorang di kementerian. Lalu TBPP membuat nota dinas atas persetujuan Bupati agar OPD terkait menghubungi kolega Mangindar tersebut.

Pirma Simbolon, anggota TBPP. (Foto: Hayun Gultom)

Pirma Simbolon mengatakan TBPP melakukan penyesuaian untuk setiap tahun anggaran. Target-target yang akan dikerjakan pada 2025 dan 2026 akan dimasukkan pada tahun 2023 dan 2024. “Untuk mekanisme itulah dibutuhkan komunikasi dan koordinasi lintas sektor,” katanya.

Menurut Mangindar Simbolon, dalam pembahasan APBD, pihak TBPP tetap berpegang pada sepuluh program prioritas. Kegiatan lain boleh ditunda, tapi yang sepuluh itu tidak boleh. “Untuk program lain supaya bisa tetap berjalan, di situlah peran TBPP mencari pendanaan alternatif,” katanya.

Oleh karena itu, TBPP pun mengikuti rapat pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta rapat Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), bahkan TBPP membikin konsep tersendiri. Kemudian konsep itu, kata Charles Sitindaon, dipadukan dengan konsep yang dibuat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Tujuannya supaya belanja langsung dan belanja taklangsung pada APBD dalam hubungannya dengan sepuluh program prioritas itu benar-benar rasional.


Mangindar Simbolon pernah dikritik, “Bapak mantan bupati, kok mau jadi staf bupati?” Menurut dia, kecaman tersebut muncul karena perasaan “kenapa mereka, kenapa bukan saya,” dan itu hal yang lumrah dalam era kebebasan berekspresi.

“Saya pikir bukan soal status staf atau tidak. Saya sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di kabupaten ini, dipakai atau tidak dipakai, tetap mau berbuat sekecil apa pun yang bisa saya perbuat. Nah, kalau sekarang dipercaya memberikan nasihat-nasihat, apa salahnya,” kata Mangindar.

Menurut dia, yang menjadi kendala utama pemerintahan selama ini ialah birokrasi yang lambat dan kaku. Dia mencontohkan seorang staf yang mengetahui ada masalah dalam suatu proses, dia takkan bisa langsung menyampaikan hal itu kepada bupati. Lebih dulu harus melalui kepala bidang, lalu kepala dinas, kemudian asisten, dan diteruskan kepada sekda untuk disampaikan kepada bupati. Proses itu butuh waktu berhari-hari. Namun, “Jika langsung ke TBPP, apalagi setelah kita kaji dan ternyata sifatnya mendesak, TBPP bisa langsung menghubungi Bupati,” kata Mangindar.

Selain itu, menurut Benedictus Gultom, TBPP juga berfungsi menjadi saluran pengaduan masyarakat. Misalnya, ketika ada jalan longsor, warga langsung menghubungi anggota TBPP. “Setiap hari selalu ada minimal dua orang bertelepon yang berurusan dengan rumah sakit,” katanya.


Manfaat terbentuknya TBPP ini diakui oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Samosir, Rajoki Simarmata. Katanya, sudah beberapa kali TBPP menjalin komunikasi dengan relasi mereka di kementerian.

“Misalnya, yang baru kami bahas dengan Dinas Pertanian, ini dalam rangka menindaklanjuti usulan yang awalnya melalui komunikasi Pak Marhuale ke Kementerian Pertanian,” kata Rajoki kepada Batak Raya di kantornya, 19 Mei 2022.

Selain itu, TBPP juga pernah mengusulkan pembangunan rumah sakit di Kecamatan Onanrunggu. “Sekarang usulan dalam proses,” katanya.

Postingan populer dari blog ini

Pastor Paroki Tomok Dimaki Wakapolres Samosir

Tomok, Batak Raya — Seorang pastor Katolik dimaki oleh Wakil Kepala Polres Samosir di jalan di desa wisata Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara, Kamis, 16 Juni 2022. Warga setempat menjadi saksi mata, termasuk ibu-ibu pedagang suvenir. Kepada Batak Raya Wakapolres mengaku salah bahwa dirinya memang menyebut “pastor gadungan.” Wakapolres Samosir, Kompol Togap Lumbantobing, dalam persiapan menyambut Irwasum dan Kapolda Sumut di Puskesmas Ambarita, Kecamatan Simanindo, 16 Juni 2022. (Foto: Hayun Gultom) Pemuka agama Katolik yang dikasari secara verbal itu ialah pastor Sabat Nababan, imam di Paroki Santo Antonio Maria Claret Tomok, yang membawahkan belasan gereja Katolik. Oknum perwira Polri yang memakinya ialah Kompol Togap M. Lumbantobing, orang nomor dua di Polres Samosir. Menurut penjelasan pastor Sabat Nababan, yang diwawancarai Batak Raya pada Kamis siang di pastoran Paroki Tomok, dia mengalami perlakuan takpantas itu ketika aparat Polres Samosir m