Langsung ke konten utama

4 Perda Samosir Jadi Disahkan karena Romauli Panggabean

Pangururan, Batak Raya — Rapat paripurna penetapan peraturan daerah (perda) di DPRD Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara, pada 9 Juni 2022 molor sampai malam hari dari jadwal pukul 10.00 pagi gara-gara anggota DPRD yang hadir tidak mencapai kuorum. Hanya 16 orang dari 25 anggota Dewan yang hadir, sedangkan untuk memenuhi kuorum, sedikitnya 17 orang harus datang.

Romauli Panggabean (kanan) memasuki ruang rapat paripurna DPRD Samosir. (Foto: Hayun Gultom)

“Apa-apaan kita ini? Yang kita kerjakan ini perda dan merupakan tugas utama kita. Malulah kita pada masyarakat, tugas kita sendiri pun tidak kita selesaikan,” kata Parluhutan Sinaga, yang kecewa terhadap rekannya sesama anggota DPRD Samosir yang tidak menghadiri rapat paripurna.

Anggota Dewan di kubu koalisi pun berusaha melobi PDIP supaya kuorum tercapai. Tapi, keenam anggota pengganti antarwaktu (PAW) DPRD dari PDIP yang dilantik baru-baru ini tidak satu orang pun bersedia hadir. Oleh karena itu, satu-satunya cara mencapai kuorum ialah dengan “memaksa” Romauli Panggabean, anggota DPRD Samosir dari PDIP yang dikabarkan akan juga di-PAW, agar datang ke gedung Dewan.

Kemudian beberapa anggota Dewan berusaha menghubungi ponsel Romauli Panggabean, yang pada hari itu sedang berada di Medan melihat persidangan suaminya di pengadilan negeri. “Halo, sudah di mana, Ibu? Oh, sudah di Kabanjahe, ya? Oke, Bu, oke,” kata Saurtua Silalahi, anggota DPRD, saat menelepon Romauli pukul 19.20.

Pada pukul 22.41 Romauli tiba di kantor DPRD Samosir, yang disambut oleh sejumlah anggota Dewan di halaman kantor. Ketika Romauli memasuki ruang sidang paripurna, para anggota Dewan dan pejabat Pemkab Samosir terlihat merasa lega.

Kepada Batak Raya Romauli Panggabean mengatakan alasannya memaksakan diri datang malam itu juga dari Medan. “Supaya apa yang kami kerjakan selama ini tentang ranperda tidak sia-sia, tentu paripurna harus kuorum. Karena itu, terpaksa saya harus balik ke Samosir. Lagi pula, teman-teman sudah mengabarkan tidak ada jaminan rapat akan kuorum kalau saya tidak datang, karena anggota Dewan yang lain sudah takbisa dihubungi,” katanya.

Alhasil, berkat kehadiran Romauli Panggabean, empat perda pun jadi disahkan pada malam hari itu, yaitu Perda tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah, Perda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Perda tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Natio. Sedangkan rancangan Perda tentang Bangunan Gedung belum disahkan karena masih perlu diperbaiki. ❑

Postingan populer dari blog ini

Pastor Paroki Tomok Dimaki Wakapolres Samosir

Tomok, Batak Raya — Seorang pastor Katolik dimaki oleh Wakil Kepala Polres Samosir di jalan di desa wisata Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara, Kamis, 16 Juni 2022. Warga setempat menjadi saksi mata, termasuk ibu-ibu pedagang suvenir. Kepada Batak Raya Wakapolres mengaku salah bahwa dirinya memang menyebut “pastor gadungan.” Wakapolres Samosir, Kompol Togap Lumbantobing, dalam persiapan menyambut Irwasum dan Kapolda Sumut di Puskesmas Ambarita, Kecamatan Simanindo, 16 Juni 2022. (Foto: Hayun Gultom) Pemuka agama Katolik yang dikasari secara verbal itu ialah pastor Sabat Nababan, imam di Paroki Santo Antonio Maria Claret Tomok, yang membawahkan belasan gereja Katolik. Oknum perwira Polri yang memakinya ialah Kompol Togap M. Lumbantobing, orang nomor dua di Polres Samosir. Menurut penjelasan pastor Sabat Nababan, yang diwawancarai Batak Raya pada Kamis siang di pastoran Paroki Tomok, dia mengalami perlakuan takpantas itu ketika aparat Polres Samosir m

Apa Saja Tugas 6 Staf Khusus Bupati Samosir Bergaji Rp17 Juta?

Pangururan, Batak Raya — Khalayak ramai di media sosial mengecam pengangkatan enam staf khusus Bupati Samosir, yang dinamai Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TBPP) Kabupaten Samosir, dengan gaji bulanan Rp17 juta per orang. Ada saran agar keenam staf itu ditugasi mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) demi menambah pendapatan Pemerintah Kabupaten Samosir. Dalam wawancara khusus dengan Batak Raya , mereka menjelaskan pekerjaan TBPP dan menjawab tudingan warganet terhadap mereka. ⸻ Mangindar Simbolon, Ketua Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TBPP) Kabupaten Samosir. (Foto: Hayun Gultom) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Samosir di Provinsi Sumatra Utara, yang berisi sepuluh program prioritas, sudah disusun oleh Bupati Samosir, Vandiko Gultom, mulai tahun 2022 hingga 2026 walaupun masa jabatannya hanya sampai 2024. Karena waktu yang tersedia hanya tiga tahun, Pemkab Samosir merasa perlu mempercepat pembangunan sehingga program yang sudah direncan