Langsung ke konten utama

Jangan Ganggu Pembangunan Samosir karena Kalah di Pilkada

Harian, Batak Raya—Berbagai elemen masyarakat Kabupaten Samosir datang ke Simpang Gonting, Desa Turpuk Limbong, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara, Jumat, 8 Juli 2022, untuk berunjuk rasa. Mereka, antara lain penduduk Turpuk Limbong, Ikatan Pemuda Karya Kabupaten Samosir, dan organisasi kalangan ibu-ibu bernama Parrona, mempertanyakan kenapa pelebaran jalan dan pembuatan area rehat di Simpang Gonting dihentikan.

Warga berunjuk rasa di Simpang Gonting, Turpuk Limbong, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. (Foto: Hayun Gultom)

Mereka menilai penghentian itu tidak berdasar, karena semua tudingan ormas KoMPaS, yang memprotes pembangunan jalan ini, sudah terbantahkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Sumatra Utara (baca berita terkait “Tuduhan Kompas-nya Rapidin Simbolon Cuma Isapan Jempol”). Pengunjuk rasa berpendapat bahwa penghentian ini hanya merupakan dampak politik pilkada Samosir yang lalu. Dugaan itu muncul karena KoMPaS dibentuk oleh Rapidin Simbolon, mantan Bupati Samosir yang kalah dalam pilkada, yang kini menjadi Ketua PDIP Sumatra Utara.

Kecaman itu juga tertulis dalam poster yang dibawa pengunjuk rasa. Contohnya, “Silakan berpolitik RPS tapi jangan menghalangi pembangunan” dan “RPD kalah pilkada kenapa RDP dibesar-besarkan?”

Jawaster Simbolon, salah satu pengunjuk rasa, mengatakan, “Jika tidak puas hasil pilkada, jangan korbankan [kepentingan] masyarakat dengan menghalangi pembangunan. Silakan maju 2024. Tunggu kami di kantormu, Pak Dewan!”

Manginar Sitanggang, mantan anggota DPRD Toba Samosir, yang ikut berdemonstrasi, mengatakan DPRD Sumut seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat umum, bukan kepentingan satu kelompok atau ormas. Jika pembangunan Simpang Gonting dihentikan karena surat DPRD Sumut, katanya, warga Samosir akan mendatangi kantor DPRD Sumut di Medan. “Hai, DPRD Sumatra Utara, jangan buat kegaduhan di Samosir. Anda-anda itu prorakyat atau progolongan?” kata Manginar.

Salah satu warga Turpuk Limbong, Dedi Sinaga, meminta Pemerintah Kabupaten Samosir tetap melanjutkan pembangunan Simpang Gonting, dan jangan sampai dibiarkan telantar. Pemkab harus berani kalau demi kepentingan masyarakat luas.

“Ini, kan, pekerjaan pemerintah, atas nama negara, tapi kenapa semudah itu dihentikan oleh sekelompok orang? Pak Vandiko [Bupati Samosir] jangan takut. Kami rakyatmu siap mendukung,” kata Dedi Sinaga.

Kemudian, pengunjuk rasa meminta alat berat dijalankan untuk melanjutkan pekerjaan di Simpang Gonting. “Kerjakan. Kita lihat siapa yang keberatan. Kita hadapi,” kata Manginar Sitanggang, dan alat berat pun kembali bekerja.

Setelah meliput unjuk rasa, Batak Raya menghubungi ponsel Rapidin Simbolon untuk meminta tanggapannya atas kritik pengunjuk rasa. Namun, panggilan ke teleponnya tidak dijawab, dan begitu juga panggilan via WhatsApp (WA). Kemudian, Batak Raya mengirim pertanyaan kepadanya lewat pesan WA terkait kecaman demonstran. Pesan tersebut terkirim dengan tanda centang dua, tetapi Rapidin juga tidak menjawabnya. ❑

Catatan redaksi: apabila Rapidin Simbolon bersedia menjawab pertanyaan yang sudah kami kirim via WA, silakan hubungi redaksi Batak Raya.

Postingan populer dari blog ini

Siapa pun Bupati Samosir, Sitiotio Tetap Dianaktirikan

Sitiotio, Batak Raya — Marojahan Sinaga, penduduk Desa Sabulan, Kecamatan Sitiotio, Samosir, Sumatra Utara, kecewa berat terhadap Pemerintah Kabupaten Samosir yang sedari dulu tidak menyeriusi pembangunan prasarana di Sitiotio. “Sebenarnya kalau disuruh memilih, kami lebih baik masuk Kabupaten Humbang daripada Kabupaten Samosir,” kata Marojahan kepada Batak Raya di Pangururan, Januari 2023. J.M.T. Pandiangan, perantau Sitiotio yang berdomisili di Kalimantan, difoto Batak Raya pada Januari 2023 di Samosir. (Foto: Hayun Gultom) Semenjak Kabupaten Samosir berdiri 19 tahun lalu hingga saat ini, Sitiotio merupakan kecamatan yang pembangunannya paling terbelakang dari sembilan kecamatan di Kabupaten Samosir. Fasilitas umum di Sitiotio, seperti jalan beraspal, lampu jalan, dan air leding, sangat terbatas, bahkan nyaris nihil. Jalan antardesa pun masih banyak yang tidak layak untuk dilintasi sepeda motor, apalagi mobil. Sitiotio juga sering disebut sebagai daerah buangan bagi aparatur sipil n

Wakil Bupati Samosir: Kalau Saya Jawab, Bungkam Semua, Pasti!

Pangururan, Batak Raya — “Rencana kerja tahunan PUPR itu ada enggak long beach ? Itu yang perlu diketahui. Tapi, kebetulan Kepala Dinas PUPR tidak hadir,” kata Wakil Bupati Samosir, Martua Sitanggang, saat mulai menjawab pertanyaan para wartawan dalam jumpa pers di aula kantor Bupati Samosir di Jalan Rianiate, Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara, 26 April 2022. Dari kiri, Bupati Vandiko Gultom, Wakil Bupati Martua Sitanggang, dan Pj. Sekda Hotraja Sitanggang dalam acara jumpa pers. (Foto: Hayun Gultom) Berikut jawaban Wakil Bupati Samosir selengkapnya yang dicatat oleh Batak Raya. Ada RPJMD, ada lagi kerja tahunan. Seluruh SKPD ada itu. Perencanaan yang baik itu pasti hasilnya baik. Tetapi, kalau perencanaan itu sembrono, hasilnya pun tidak akan baik. Bisa catat itu. Jadi, masalah long beach itu, sepuluh program prioritas Kabupaten Samosir, ada memang di situ peningkatan pariwisata. Cuma, detailnya setiap tahun anggaran harus dibedah di seluruh SKPD. Adakah itu? Ini