Langsung ke konten utama

Jangan Ganggu Pembangunan Samosir karena Kalah di Pilkada

Harian, Batak Raya—Berbagai elemen masyarakat Kabupaten Samosir datang ke Simpang Gonting, Desa Turpuk Limbong, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara, Jumat, 8 Juli 2022, untuk berunjuk rasa. Mereka, antara lain penduduk Turpuk Limbong, Ikatan Pemuda Karya Kabupaten Samosir, dan organisasi kalangan ibu-ibu bernama Parrona, mempertanyakan kenapa pelebaran jalan dan pembuatan area rehat di Simpang Gonting dihentikan.

Warga berunjuk rasa di Simpang Gonting, Turpuk Limbong, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. (Foto: Hayun Gultom)

Mereka menilai penghentian itu tidak berdasar, karena semua tudingan ormas KoMPaS, yang memprotes pembangunan jalan ini, sudah terbantahkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Sumatra Utara (baca berita terkait “Tuduhan Kompas-nya Rapidin Simbolon Cuma Isapan Jempol”). Pengunjuk rasa berpendapat bahwa penghentian ini hanya merupakan dampak politik pilkada Samosir yang lalu. Dugaan itu muncul karena KoMPaS dibentuk oleh Rapidin Simbolon, mantan Bupati Samosir yang kalah dalam pilkada, yang kini menjadi Ketua PDIP Sumatra Utara.

Kecaman itu juga tertulis dalam poster yang dibawa pengunjuk rasa. Contohnya, “Silakan berpolitik RPS tapi jangan menghalangi pembangunan” dan “RPD kalah pilkada kenapa RDP dibesar-besarkan?”

Jawaster Simbolon, salah satu pengunjuk rasa, mengatakan, “Jika tidak puas hasil pilkada, jangan korbankan [kepentingan] masyarakat dengan menghalangi pembangunan. Silakan maju 2024. Tunggu kami di kantormu, Pak Dewan!”

Manginar Sitanggang, mantan anggota DPRD Toba Samosir, yang ikut berdemonstrasi, mengatakan DPRD Sumut seharusnya mengutamakan kepentingan masyarakat umum, bukan kepentingan satu kelompok atau ormas. Jika pembangunan Simpang Gonting dihentikan karena surat DPRD Sumut, katanya, warga Samosir akan mendatangi kantor DPRD Sumut di Medan. “Hai, DPRD Sumatra Utara, jangan buat kegaduhan di Samosir. Anda-anda itu prorakyat atau progolongan?” kata Manginar.

Salah satu warga Turpuk Limbong, Dedi Sinaga, meminta Pemerintah Kabupaten Samosir tetap melanjutkan pembangunan Simpang Gonting, dan jangan sampai dibiarkan telantar. Pemkab harus berani kalau demi kepentingan masyarakat luas.

“Ini, kan, pekerjaan pemerintah, atas nama negara, tapi kenapa semudah itu dihentikan oleh sekelompok orang? Pak Vandiko [Bupati Samosir] jangan takut. Kami rakyatmu siap mendukung,” kata Dedi Sinaga.

Kemudian, pengunjuk rasa meminta alat berat dijalankan untuk melanjutkan pekerjaan di Simpang Gonting. “Kerjakan. Kita lihat siapa yang keberatan. Kita hadapi,” kata Manginar Sitanggang, dan alat berat pun kembali bekerja.

Setelah meliput unjuk rasa, Batak Raya menghubungi ponsel Rapidin Simbolon untuk meminta tanggapannya atas kritik pengunjuk rasa. Namun, panggilan ke teleponnya tidak dijawab, dan begitu juga panggilan via WhatsApp (WA). Kemudian, Batak Raya mengirim pertanyaan kepadanya lewat pesan WA terkait kecaman demonstran. Pesan tersebut terkirim dengan tanda centang dua, tetapi Rapidin juga tidak menjawabnya. ❑

Catatan redaksi: apabila Rapidin Simbolon bersedia menjawab pertanyaan yang sudah kami kirim via WA, silakan hubungi redaksi Batak Raya.

Postingan populer dari blog ini

Pastor Paroki Tomok Dimaki Wakapolres Samosir

Tomok, Batak Raya — Seorang pastor Katolik dimaki oleh Wakil Kepala Polres Samosir di jalan di desa wisata Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara, Kamis, 16 Juni 2022. Warga setempat menjadi saksi mata, termasuk ibu-ibu pedagang suvenir. Kepada Batak Raya Wakapolres mengaku salah bahwa dirinya memang menyebut “pastor gadungan.” Wakapolres Samosir, Kompol Togap Lumbantobing, dalam persiapan menyambut Irwasum dan Kapolda Sumut di Puskesmas Ambarita, Kecamatan Simanindo, 16 Juni 2022. (Foto: Hayun Gultom) Pemuka agama Katolik yang dikasari secara verbal itu ialah pastor Sabat Nababan, imam di Paroki Santo Antonio Maria Claret Tomok, yang membawahkan belasan gereja Katolik. Oknum perwira Polri yang memakinya ialah Kompol Togap M. Lumbantobing, orang nomor dua di Polres Samosir. Menurut penjelasan pastor Sabat Nababan, yang diwawancarai Batak Raya pada Kamis siang di pastoran Paroki Tomok, dia mengalami perlakuan takpantas itu ketika aparat Polres Samosir m

Apa Saja Tugas 6 Staf Khusus Bupati Samosir Bergaji Rp17 Juta?

Pangururan, Batak Raya — Khalayak ramai di media sosial mengecam pengangkatan enam staf khusus Bupati Samosir, yang dinamai Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TBPP) Kabupaten Samosir, dengan gaji bulanan Rp17 juta per orang. Ada saran agar keenam staf itu ditugasi mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) demi menambah pendapatan Pemerintah Kabupaten Samosir. Dalam wawancara khusus dengan Batak Raya , mereka menjelaskan pekerjaan TBPP dan menjawab tudingan warganet terhadap mereka. ⸻ Mangindar Simbolon, Ketua Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TBPP) Kabupaten Samosir. (Foto: Hayun Gultom) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Samosir di Provinsi Sumatra Utara, yang berisi sepuluh program prioritas, sudah disusun oleh Bupati Samosir, Vandiko Gultom, mulai tahun 2022 hingga 2026 walaupun masa jabatannya hanya sampai 2024. Karena waktu yang tersedia hanya tiga tahun, Pemkab Samosir merasa perlu mempercepat pembangunan sehingga program yang sudah direncan