Langsung ke konten utama

RSUD Pangururan Sudah Bisa Melayani Cuci Darah

Pangururan, Batak Raya—Ini kabar baik bagi pasien gagal ginjal di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara, bahwa Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Hadrianus Sinaga di Pangururan, Samosir, sudah bisa melayani dialisis, atau cuci darah, sejak pertengahan Juli 2022.

Direktur RSUD dr. Hadrianus Sinaga di Pangururan, dr. Iwan Hartono Sihaloho (kemeja putih), dan para stafnya berfoto bersama dengan tim Kementerian Kesehatan. (Foto: dokumen RSUD)

Selama ini pasien gagal ginjal di Samosir harus pergi ke luar daerah untuk cuci darah, yang tentu saja membutuhkan biaya tambahan untuk transportasi atau akomodasi. “Tapi sekarang sudah bisa di Samosir,” kata dr. Iwan Hartono Sihaloho, Direktur RSUD dr. Hadrianus Sinaga, kepada Batak Raya lewat pesan WhatsApp, 18 Juli 2022.

Dia mengatakan hingga saat ini terdapat 17 orang pasien di Kabupaten Samosir yang harus melakukan cuci darah dua kali seminggu, yang secara rutin pergi ke rumah sakit di Medan, Pematangsiantar, atau Sidikalang. “Sangat berisiko bagi pasien ketika terjadi kendala di perjalanan akibat kemacetan atau hal lain sehingga terlambat melakukan cuci darah. Karena itu, kita berusaha maksimal supaya pelayanan cuci darah bisa dilakukan di Samosir,” katanya.

Menurut dr. Iwan Hartono Sihaloho, biaya per sekali cuci darah tidak murah. Makanya, dia menyarankan supaya pasien cuci darah mendaftar menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dengan demikian, pasien bisa rutin dua kali seminggu melakukan terapi cuci darah di RSUD di Pangururan tanpa biaya sama sekali, atau gratis, karena sudah ditanggung BPJS Kesehatan. “Kalau tanpa BPJS, memang mahal, apalagi rutin harus setiap minggu,” katanya.

Dia mengatakan RSUD dr. Hadrianus Sinaga telah memperoleh izin pelayanan cuci darah dari Kementerian Kesehatan setelah tim Kementerian datang ke RSUD untuk melakukan penilaian kesesuaian dokumen dan kesesuaian sarana dan prasarana pada 15 Juli 2022 yang lalu. ❑

Postingan populer dari blog ini

Siapa pun Bupati Samosir, Sitiotio Tetap Dianaktirikan

Sitiotio, Batak Raya — Marojahan Sinaga, penduduk Desa Sabulan, Kecamatan Sitiotio, Samosir, Sumatra Utara, kecewa berat terhadap Pemerintah Kabupaten Samosir yang sedari dulu tidak menyeriusi pembangunan prasarana di Sitiotio. “Sebenarnya kalau disuruh memilih, kami lebih baik masuk Kabupaten Humbang daripada Kabupaten Samosir,” kata Marojahan kepada Batak Raya di Pangururan, Januari 2023. J.M.T. Pandiangan, perantau Sitiotio yang berdomisili di Kalimantan, difoto Batak Raya pada Januari 2023 di Samosir. (Foto: Hayun Gultom) Semenjak Kabupaten Samosir berdiri 19 tahun lalu hingga saat ini, Sitiotio merupakan kecamatan yang pembangunannya paling terbelakang dari sembilan kecamatan di Kabupaten Samosir. Fasilitas umum di Sitiotio, seperti jalan beraspal, lampu jalan, dan air leding, sangat terbatas, bahkan nyaris nihil. Jalan antardesa pun masih banyak yang tidak layak untuk dilintasi sepeda motor, apalagi mobil. Sitiotio juga sering disebut sebagai daerah buangan bagi aparatur sipil n

Wakil Bupati Samosir: Kalau Saya Jawab, Bungkam Semua, Pasti!

Pangururan, Batak Raya — “Rencana kerja tahunan PUPR itu ada enggak long beach ? Itu yang perlu diketahui. Tapi, kebetulan Kepala Dinas PUPR tidak hadir,” kata Wakil Bupati Samosir, Martua Sitanggang, saat mulai menjawab pertanyaan para wartawan dalam jumpa pers di aula kantor Bupati Samosir di Jalan Rianiate, Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara, 26 April 2022. Dari kiri, Bupati Vandiko Gultom, Wakil Bupati Martua Sitanggang, dan Pj. Sekda Hotraja Sitanggang dalam acara jumpa pers. (Foto: Hayun Gultom) Berikut jawaban Wakil Bupati Samosir selengkapnya yang dicatat oleh Batak Raya. Ada RPJMD, ada lagi kerja tahunan. Seluruh SKPD ada itu. Perencanaan yang baik itu pasti hasilnya baik. Tetapi, kalau perencanaan itu sembrono, hasilnya pun tidak akan baik. Bisa catat itu. Jadi, masalah long beach itu, sepuluh program prioritas Kabupaten Samosir, ada memang di situ peningkatan pariwisata. Cuma, detailnya setiap tahun anggaran harus dibedah di seluruh SKPD. Adakah itu? Ini