Langsung ke konten utama

Rapat Paripurna DPRD Samosir Kembali Dilakukan Malam Hari

Pangururan, Batak Raya—Utusan rakyat di DPRD Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara, makin “ketagihan” melaksanakan rapat paripurna pada malam hari. Kemarin, Selasa, 9 Agustus 2022, mereka melangsungkan sidang paripurna tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023 pada malam hari, yaitu pukul 22.00.

Rapat paripurna DPRD Samosir terkait dengan KUA-PPAS berlangsung malam hari. (Foto: Hayun Gultom)

Sebelumnya, beberapa bulan lalu, DPRD Samosir juga melakukan rapat paripurna LKPJ pada malam hari. Rapat soal peraturan daerah pun pada malam hari. Kemudian rapat tentang LPJ juga berlangsung malam hari. Sedianya semua rapat tersebut dijadwalkan siang hari, tetapi molor karena jumlah anggota Dewan yang hadir tidak mencapai kuorum, sehingga baru bisa dimulai malam hari.

Dalam sidang paripurna KUA-PPAS kemarin akhirnya kuorum terpenuhi pada malam hari dengan hadirnya 14 orang anggota DPRD, sedangkan 11 orang tidak hadir.

Pemimpin rapat paripurna Nasib Simbolon sempat menyindir wakil rakyat yang tidak menjalankan tugasnya menghadiri rapat dan yang datang terlambat dari jadwal. “Tentang keterlambatan rapat paripurna, tanyalah diri masing-masing,” katanya.

Kemudian, ketika ada anggota DPRD peserta rapat yang mengatakan sudah waktunya makan malam, Nasib Simbolon menjawab, “Rapat dijadwalkan siang hari. Karena itu, tidak disediakan makan malam.”

Dalam sidang paripurna tersebut Bupati Vandiko Gultom menyampaikan beberapa data penting dalam nota pengantar KUA-PPAS 2023. Antara lain, angka kemiskinan dari 12,25 persen diharapkan menurun menjadi 11,85 persen pada tahun 2023. Dalam hal Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pemkab Samosir menargetkan peningkatan dari 70,68 persen pada tahun 2022 menjadi 70,73 persen pada tahun 2023.

Pendapatan Kabupaten Samosir pada tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp630 miliar. Dana Alokasi Umum (DAU) ditargetkan sebesar Rp414 miliar. Tetapi, Dana Alokasi Khusus (DAK) belum ditargetkan dalam nota pengantar Bupati tersebut.

Rapat paripurna selesai dan diskors pukul 23.30. Rapat tahap berikutnya akan dilanjutkan pada waktu yang tidak ditentukan, hingga DPRD Samosir kelar membahas KUA-PPAS yang telah disampaikan Bupati. ❑

Postingan populer dari blog ini

Siapa pun Bupati Samosir, Sitiotio Tetap Dianaktirikan

Sitiotio, Batak Raya — Marojahan Sinaga, penduduk Desa Sabulan, Kecamatan Sitiotio, Samosir, Sumatra Utara, kecewa berat terhadap Pemerintah Kabupaten Samosir yang sedari dulu tidak menyeriusi pembangunan prasarana di Sitiotio. “Sebenarnya kalau disuruh memilih, kami lebih baik masuk Kabupaten Humbang daripada Kabupaten Samosir,” kata Marojahan kepada Batak Raya di Pangururan, Januari 2023. J.M.T. Pandiangan, perantau Sitiotio yang berdomisili di Kalimantan, difoto Batak Raya pada Januari 2023 di Samosir. (Foto: Hayun Gultom) Semenjak Kabupaten Samosir berdiri 19 tahun lalu hingga saat ini, Sitiotio merupakan kecamatan yang pembangunannya paling terbelakang dari sembilan kecamatan di Kabupaten Samosir. Fasilitas umum di Sitiotio, seperti jalan beraspal, lampu jalan, dan air leding, sangat terbatas, bahkan nyaris nihil. Jalan antardesa pun masih banyak yang tidak layak untuk dilintasi sepeda motor, apalagi mobil. Sitiotio juga sering disebut sebagai daerah buangan bagi aparatur sipil n

Wakil Bupati Samosir: Kalau Saya Jawab, Bungkam Semua, Pasti!

Pangururan, Batak Raya — “Rencana kerja tahunan PUPR itu ada enggak long beach ? Itu yang perlu diketahui. Tapi, kebetulan Kepala Dinas PUPR tidak hadir,” kata Wakil Bupati Samosir, Martua Sitanggang, saat mulai menjawab pertanyaan para wartawan dalam jumpa pers di aula kantor Bupati Samosir di Jalan Rianiate, Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara, 26 April 2022. Dari kiri, Bupati Vandiko Gultom, Wakil Bupati Martua Sitanggang, dan Pj. Sekda Hotraja Sitanggang dalam acara jumpa pers. (Foto: Hayun Gultom) Berikut jawaban Wakil Bupati Samosir selengkapnya yang dicatat oleh Batak Raya. Ada RPJMD, ada lagi kerja tahunan. Seluruh SKPD ada itu. Perencanaan yang baik itu pasti hasilnya baik. Tetapi, kalau perencanaan itu sembrono, hasilnya pun tidak akan baik. Bisa catat itu. Jadi, masalah long beach itu, sepuluh program prioritas Kabupaten Samosir, ada memang di situ peningkatan pariwisata. Cuma, detailnya setiap tahun anggaran harus dibedah di seluruh SKPD. Adakah itu? Ini