Langsung ke konten utama

Pajak BPHTB Gratis bagi Sertifikat Tanah PTSL di Toba

Gambar
JARAR SIAHAAN (editor) bersertifikat kompetensi wartawan utama; jurnalis sejak 1994
BALIGE, Batak Raya—Pemerintah Kabupaten Toba mempermudah pengurusan sertifikat tanah masyarakat lewat program PTSL, yang dulu bernama PRONA, dengan menggratiskan pajak BPHTB. Kantor BPN Toba juga tidak mengutip biaya administrasi sama sekali.

Kepala BPN Kabupaten Toba, Marulam Siahaan. (Foto: Jarar Siahaan)

Tahun 2023 ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Toba kembali menjalankan program gratis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi masyarakat di 25 desa dan kelurahan di tujuh kecamatan. Program ini dimulai tahun 2017 dengan nama Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA).

Menurut Kepala BPN Toba, Marulam Siahaan, tahun ini Kabupaten Toba mendapat kuota 2.200 sertifikat PTSL. Namun, berkas pengurusan yang terkumpul dari warga Toba sejak Januari lalu baru mencapai 1.260. Artinya, masih tersedia jatah 940 sertifikat gratis yang bisa diurus warga hingga Desember 2023 nanti.

Minimnya minat penduduk Kabupaten Toba untuk mengurus sertifikat tanah lewat PTSL, kata Marulam, antara lain karena ada prasangka soal pajak bumi dan bangunan (PBB). “Masyarakat berpikir, begitu ada sertifikat, nanti PBB tanahnya jadi makin tinggi, akan naik setiap tahun. Padahal itu enggak ada kaitannya,” katanya kepada Batak Raya, 27 September, di kantor BPN Toba.

Selain itu, ada juga warga yang enggan membuat sertifikat tanahnya lantaran tidak sanggup membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) kepada jawatan pendapatan di Pemkab Toba. Makanya, kata Marulam Siahaan, BPN Toba sudah melobi Bupati Toba supaya pajak BPHTB untuk sertifikat tanah PTSL digratiskan.

“Tahun ini juga mau dinolkan itu. Mudah-mudahan segera ditandatangani Pak Bupati,” kata Marulam, yang baru beberapa bulan bertugas memimpin BPN Toba. “Hebat juga Pemkab Toba ini kalau BPHTB sudah gratis.”

Dia pun mengimbau masyarakat Kabupaten Toba memanfaatkan sisa kuota 940 sertifikat tanah lewat program PTSL 2023.

Adapun luas tanah maksimal untuk satu sertifikat yaitu 5 hektare, atau 10.000 meter persegi.

Berkas surat yang mesti dilengkapi warga untuk keperluan PTSL dapat diurus di kantor kepala desa/kelurahan. Nantinya kepala desalah yang membawa berkas tersebut ke kantor BPN Kabupaten Toba.

Marulam Siahaan mengatakan tidak ada biaya yang perlu disetor warga kepada BPN dalam pengurusan sertifikat tanah PTSL. Akan tetapi, warga harus menyerahkan Rp250 ribu ke kantor desa/kelurahan untuk biaya materai, fotokopi, dan pematokan tanah. Pembiayaan ini sesuai dengan surat keputusan Bupati Toba tahun 2018 dan juga nota kesepahaman tiga menteri.

Untuk tahun 2023, BPN menetapkan 25 desa dan kelurahan di Kabupaten Toba yang warganya bisa mengikuti program PTSL.

Di Kecamatan Balige: Sangkarnihuta dan Sianipar Sihailhail. Kecamatan Laguboti: Gasaribu, Pardomuan Nauli, dan Sitoluama. Kecamatan Silaen: Hutanamora, Pintu Batu, dan Sitorang I. Kecamatan Sigumpar: Banua Huta, Marsangap, Sigumpar Barat, dan Situatua.

Kecamatan Siantar Narumonda: Narumonda I, Narumonda III, Narumonda IV, Narumonda VI, Narumonda VII, Narumonda VIII, dan Siantar Dangsina. Kecamatan Porsea: Lumban Gurning, Patane III, Patane IV, dan Patane V. Kecamatan Ajibata: Parsaoran dan Sirungkungon. ❑
tanggal

Postingan populer dari blog ini

Pendukung Vandiko kepada Istri Freddy: Takada yang Pasti, Semua Bisa Berubah

HAYUN GULTOM (pemimpin redaksi) wartawan sejak 2009 tanggal
Pangururan, BATAK RAYA—Verisa boru Sinaga, istri bakal calon bupati Freddy Situmorang, berjumpa dengan kaum ibu pendukung bupati petahana Vandiko Gultom di Water Front, Pangururan, Kabupaten Samosir. Mereka mengobrol dengan akrab dan berjoget bersama-sama. Verisa Sinaga (kedua dari kanan) dan para pendukung Vandiko Gultom, termasuk Mak Bintang (tengah), menunjukkan simbol politik yang berbeda dengan jari tangan. FOTO: HAYUN GULTOM Sejak Minggu sore, 15 September 2024, lalu lintas di sepanjang jalan raya objek wisata tirta Water Front di Pangururan sudah macet, terutama karena esoknya, Senin, juga hari libur. Seorang ibu warga Pangururan, yakni Mak Arta, bersama dengan Verisa Sinaga dan tiga perempuan lain memutuskan untuk berjalan kaki menuju ke Water Front. Mereka sengaja meninggalkan mobilnya di parkiran Hotel Dainang. “Kita lebih baik jalan kaki daripada naik mobil,” kata salah satu dari mereka. Malam itu, pukul 20.00, Water Front sudah ramai oleh pengunjung yang ingin menonton atra
Selengkapnya »

Terbukti Bupati Vandiko Membohongi Warga Samosir

HAYUN GULTOM (pemimpin redaksi) wartawan sejak 2009 tanggal
Saya sudah enggan menerbitkan berita baik tentang Bupati Samosir, Vandiko Gultom, dalam satu tahun terakhir, jangan sampai publik menuduh Batak Raya memfasilitasi kebohongan Bupati. kolom opini oleh Hayun Gultom Penulis, Hayun Gultom (tengah), dalam sebuah aksi unjuk rasa pada 2023. FOTO: JARAR SIAHAAN Empat tahun lalu, banyak warga Kabupaten Samosir yang percaya akan janji muluk-muluk Vandiko Gultom sebagai calon Bupati Samosir. Salah satunya aktivis politik Mangoloi Sinaga. Pada masa kampanye, Vandiko mengatakan, antara lain, apabila dia terpilih menjadi bupati, dalam satu tahun dia akan membangun jalan umum di seluruh Samosir hingga mulus, termasuk jalan desa. Mangoloi Sinaga, yang waktu itu menjadi konsultan pemenangan Vandiko, percaya akan janji kampanye tersebut karena ayah Vandiko, Ober Gultom, adalah pensiunan pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Meskipun terdengar bombastis, tapi kami percaya saat itu,” kata Mangoloi Sinaga, yang kini menjadi konsu
Selengkapnya »

Wakil Bupati Samosir: Kalau Saya Jawab, Bungkam Semua, Pasti!

HAYUN GULTOM (pemimpin redaksi) wartawan sejak 2009 tanggal
Pangururan, Batak Raya — “Rencana kerja tahunan PUPR itu ada enggak long beach ? Itu yang perlu diketahui. Tapi, kebetulan Kepala Dinas PUPR tidak hadir,” kata Wakil Bupati Samosir, Martua Sitanggang, saat mulai menjawab pertanyaan para wartawan dalam jumpa pers di aula kantor Bupati Samosir di Jalan Rianiate, Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara, 26 April 2022. Dari kiri, Bupati Vandiko Gultom, Wakil Bupati Martua Sitanggang, dan Pj. Sekda Hotraja Sitanggang dalam acara jumpa pers. (Foto: Hayun Gultom) Berikut jawaban Wakil Bupati Samosir selengkapnya yang dicatat oleh Batak Raya. Ada RPJMD, ada lagi kerja tahunan. Seluruh SKPD ada itu. Perencanaan yang baik itu pasti hasilnya baik. Tetapi, kalau perencanaan itu sembrono, hasilnya pun tidak akan baik. Bisa catat itu. Jadi, masalah long beach itu, sepuluh program prioritas Kabupaten Samosir, ada memang di situ peningkatan pariwisata. Cuma, detailnya setiap tahun anggaran harus dibedah di seluruh SKPD. Adakah itu? Ini
Selengkapnya »