BALIGE, Batak Raya—Pemerintah Kabupaten Toba mempermudah pengurusan sertifikat tanah masyarakat lewat program PTSL, yang dulu bernama PRONA, dengan menggratiskan pajak BPHTB. Kantor BPN Toba juga tidak mengutip biaya administrasi sama sekali.
 |
| Kepala BPN Kabupaten Toba, Marulam Siahaan. (Foto: Jarar Siahaan) |
Tahun 2023 ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Toba kembali menjalankan program gratis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi masyarakat di 25 desa dan kelurahan di tujuh kecamatan. Program ini dimulai tahun 2017 dengan nama Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA).
Menurut Kepala BPN Toba, Marulam Siahaan, tahun ini Kabupaten Toba mendapat kuota 2.200 sertifikat PTSL. Namun, berkas pengurusan yang terkumpul dari warga Toba sejak Januari lalu baru mencapai 1.260. Artinya, masih tersedia jatah 940 sertifikat gratis yang bisa diurus warga hingga Desember 2023 nanti.
Minimnya minat penduduk Kabupaten Toba untuk mengurus sertifikat tanah lewat PTSL, kata Marulam, antara lain karena ada prasangka soal pajak bumi dan bangunan (PBB). “Masyarakat berpikir, begitu ada sertifikat, nanti PBB tanahnya jadi makin tinggi, akan naik setiap tahun. Padahal itu enggak ada kaitannya,” katanya kepada Batak Raya, 27 September, di kantor BPN Toba.
Selain itu, ada juga warga yang enggan membuat sertifikat tanahnya lantaran tidak sanggup membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) kepada jawatan pendapatan di Pemkab Toba. Makanya, kata Marulam Siahaan, BPN Toba sudah melobi Bupati Toba supaya pajak BPHTB untuk sertifikat tanah PTSL digratiskan.
“Tahun ini juga mau dinolkan itu. Mudah-mudahan segera ditandatangani Pak Bupati,” kata Marulam, yang baru beberapa bulan bertugas memimpin BPN Toba. “Hebat juga Pemkab Toba ini kalau BPHTB sudah gratis.”
Dia pun mengimbau masyarakat Kabupaten Toba memanfaatkan sisa kuota 940 sertifikat tanah lewat program PTSL 2023.
Adapun luas tanah maksimal untuk satu sertifikat yaitu 5 hektare, atau 10.000 meter persegi.
Berkas surat yang mesti dilengkapi warga untuk keperluan PTSL dapat diurus di kantor kepala desa/kelurahan. Nantinya kepala desalah yang membawa berkas tersebut ke kantor BPN Kabupaten Toba.
Marulam Siahaan mengatakan tidak ada biaya yang perlu disetor warga kepada BPN dalam pengurusan sertifikat tanah PTSL. Akan tetapi, warga harus menyerahkan Rp250 ribu ke kantor desa/kelurahan untuk biaya materai, fotokopi, dan pematokan tanah. Pembiayaan ini sesuai dengan surat keputusan Bupati Toba tahun 2018 dan juga nota kesepahaman tiga menteri.
Untuk tahun 2023, BPN menetapkan 25 desa dan kelurahan di Kabupaten Toba yang warganya bisa mengikuti program PTSL.
Di Kecamatan Balige: Sangkarnihuta dan Sianipar Sihailhail. Kecamatan Laguboti: Gasaribu, Pardomuan Nauli, dan Sitoluama. Kecamatan Silaen: Hutanamora, Pintu Batu, dan Sitorang I. Kecamatan Sigumpar: Banua Huta, Marsangap, Sigumpar Barat, dan Situatua.
Kecamatan Siantar Narumonda: Narumonda I, Narumonda III, Narumonda IV, Narumonda VI, Narumonda VII, Narumonda VIII, dan Siantar Dangsina. Kecamatan Porsea: Lumban Gurning, Patane III, Patane IV, dan Patane V. Kecamatan Ajibata: Parsaoran dan Sirungkungon. ❑