Langsung ke konten utama

Juliman Hutabalian dari PDIP Setuju Program Bupati “Sirtuisasi”

Pangururan, Batak Raya — Juliman Hutabalian adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang baru kemarin, 25 April 2022, dilantik menjadi anggota pengganti antarwaktu (PAW) DPRD Kabupaten Samosir masa jabatan 2019-2024.

Juliman Hutabalian pada hari pertamanya sebagai anggota DPRD Kabupaten Samosir. (Foto: Hayun Gultom)

Meskipun PDIP bukan partai pendukung Bupati Samosir, Vandiko Gultom, semasa pilkada silam, Juliman Hutabalian akan bersikap objektif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten Samosir. Hal itu terlihat dari wawancara Batak Raya dengan Juliman kemarin di gedung DPRD.

Ketika Batak Raya meminta pendapatnya tentang salah satu program Bupati Vandiko, yaitu pembangunan jalan dengan menggunakan pasir dan batu (sirtu), atau yang sering disebut “sirtuisasi”, Juliman menyatakan setuju dan mendukung program tersebut. Bahkan, dia meminta supaya program itu diperluas ke seluruh desa di Kabupaten Samosir. “Itu bagus, tapi jangan hanya di beberapa tempat. Harus menyeluruh,” katanya.

Sebagai penyambung lidah rakyat di DPRD Samosir, Juliman akan menyuarakan supaya Pemkab Samosir menata pasar Lumban Buntu di Kecamatan Onanrunggu, dan memperbaiki infrastruktur jalan di kecamatan itu. Kedua hal tersebut juga merupakan janji Juliman ketika berkampanye dalam pemilu.

Juliman Hutabalian adalah warga Desa Sipira, Kecamatan Onanrunggu. Dia duduk di DPRD Samosir dari daerah pemilihan II, yang meliputi Kecamatan Simanindo dan Kecamatan Onanrunggu.

Sebagai anggota pengganti antarwaktu di DPRD, Juliman hanya akan menjalani sisa masa jabatan dua tahun lagi, atau sama dengan dua kali sidang paripurna penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), yaitu tahun anggaran 2023 dan 2024.

Di DPRD Kabupaten Samosir, PDIP adalah pemilik kursi terbanyak, yaitu delapan kursi dari total 25 kursi anggota Dewan.

Postingan populer dari blog ini

Sinta Tamba Membantu Masyarakat dengan Kenotarisan

Sinta Mauly Agnes Tamba, S.H., M.Kn., 59 tahun, adalah notaris pertama di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara. Pada 2010, dia mendirikan kantornya di Pangururan dengan menggunakan rumah almarhum bapaknya, Konstan Tamba, yang semasa hidupnya pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara. Sinta Mauly Agnes Tamba. (Foto: Jarar Siahaan) Selama 13 tahun menjadi notaris di Kabupaten Samosir hingga saat ini, Sinta Tamba tidak hanya melayani kaum mapan, seperti juragan atau pemborong, yang datang untuk mendirikan perusahaan CV atau PT di kantor notarisnya. Akan tetapi, Sinta juga sering membantu lapisan masyarakat yang takmampu dan buta hukum. Bagi warga desa yang duitnya tidak cukup, Sinta mendiskon tarif jasa layanannya. Bahkan, khusus untuk pendirian kelompok tani, dia tidak memungut biaya serimis pun, atau gratis. Selain itu, dia juga sering memberi pengarahan hukum soal kepemilikan tanah kepada rakyat awam yang datang ke kantornya, termasuk mendamaikan keluarga yang berebut h

Polten Simbolon: Semua Suka-Suka Bupati Samosir

PANGURURAN, Batak Raya—Polten Simbolon, anggota DPRD Kabupaten Samosir, mengecam Bupati Vandiko Timoteus Gultom karena anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang digaji dengan APBD Samosir, masih terus ditugasi menjaga Hotel Vantas yang diduga milik keluarga Bupati. Polten Simbolon, anggota DPRD Samosir. (Foto: pribadi) “Ini sudah berlebihan, mengapa Satpol PP harus menjaga Hotel Vantas, yang jelas merupakan bisnis pribadi. Ini bukan lagi tempat tinggal Bupati seperti saat rumah dinas sedang direnovasi,” kata Polten Simbolon dalam wawancara per telepon dengan wartawan, 22 Agustus 2023. Sebelum Vandiko Gultom menempati rumah dinas Bupati Samosir di Tajur, Pangururan, pada Desember 2022 silam, Pemkab Samosir menyewa beberapa ruangan di Hotel Vantas sebagai tempat tinggal Bupati, karena rumah dinas sedang direnovasi. Selama Bupati Vandiko tinggal di “hotel dinas sementara” tersebut, dia mendapat pelbagai fasilitas selaku kepala daerah, antara lain pengawalan oleh petugas Satpol

Bupati Toba Bersih dari Korupsi, tapi Kinerja Nol

BALIGE, Batak Raya—Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Toba, Fraksi PKB memuji Bupati Poltak Sitorus “bersih dari korupsi.” Namun, dalam wawancara Batak Raya , fraksi itu mengecam dugaan suap proyek di beberapa jawatan, dan menilai kinerja Bupati hanya “omong kosong, tidak ada perkembangan.” Sabaruddin Tambunan, anggota DPRD Kabupaten Toba. (Foto: Jarar Siahaan) Barangkali ini kali pertama terjadi di Indonesia: seorang bupati dipastikan tidak pernah terlibat korupsi, dan yang memastikan ialah pihak DPRD, tetapi si bupati juga dinilai tidak becus bekerja. Pujian setinggi langit ini ditujukan kepada Bupati Toba, Poltak Sitorus, yang dirilis dalam pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Toba pada sidang paripurna tentang rancangan peraturan daerah APBD Perubahan tahun anggaran 2023 di gedung DPRD di Balige, 18 September 2023. “Saudara Bupati kami lihat dan telusuri benar-benar bersih dari unsur korupsi,” begitu bunyi pendapat Fraksi PKB dalam rapat paripurna.