Langsung ke konten utama

“Jenderal Provokator” dan TBPP Samosir Diminta Dibubarkan

Pangururan, Batak Raya—Sekitar seratus orang warga Samosir, bukan ribuan orang seperti ditulis media lain, mendatangi kantor DPRD Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara, untuk menyampaikan berbagai aspirasi, 23 Juli 2022. Perwakilan pengunjuk rasa yang dikoordinasi Rokiman Parhusip itu diterima oleh pimpinan dan beberapa anggota DPRD di ruang rapat Dewan.

Ambrosius Simbolon (depan, sudut kanan) menyampaikan aspirasi di DPRD Kabupaten Samosir. (Foto: Hayun Gultom)

Salah satu hal yang disampaikan warga ialah soal keberadaan Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan (TBPP), yang dibentuk oleh Bupati Samosir, Vandiko Gultom. Mereka menuding TBPP, yang terdiri atas tujuh orang staf khusus bergaji Rp17 juta per orang, tidak ada gunanya. “Pecat tujuh anggota TBPP, karena pimpinan SKPD jauh lebih pintar dan berpengalaman dibanding TBPP,” begitu tertulis dalam selebaran yang dibagikan pengunjuk rasa.

Salah satu dari mereka, Ambrosius Simbolon, warga Kecamatan Ronggurnihuta, mengatakan ada kejanggalan tentang jumlah TBPP, yang dulunya cuma lima orang, tetapi sekarang menjadi tujuh orang. Keberadaan ketujuh staf khusus Bupati Samosir itu, katanya, juga membuat para pejabat dan pegawai Pemkab Samosir seolah-olah tidak berguna. Selain itu, terjadi pemborosan dana APBD Samosir untuk menggaji TBPP. “Tujuh belas juta dikali tujuh, sudah berapa itu,” katanya.

Bukan hanya itu, Ambrosius Simbolon juga menuding salah satu anggota TBPP sebagai sibola huta, atau provokator. “Saya kenal seperti apa tabiat TBPP, termasuk pensiunan jenderal itu,” katanya kepada para anggota DPRD Kabupaten Samosir. “Saya kenal itu. Jadi, orang seperti itu janganlah dipakai di Kabupaten Samosir ini. Sibola huta itu. Bubarkan TBPP!”

Ambrosius Simbolon mengatakan pensiunan jenderal itu pernah melakukan program kebun jeruk lemon di Samosir dan berjanji akan ada yang menampung hasil panen jeruk tersebut. Akan tetapi, ternyata setelah panen, jeruk tidak laku dan akhirnya menjadi busuk.

Meskipun Ambrosius tidak menyebut nama pensiunan jenderal itu, maksudnya tidak lain tidak bukan adalah Laksamana Pertama TNI (Purn.) Marhuale Simbolon, anggota TBPP yang membidangi pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Marhuale juga sempat menjadi salah satu calon Bupati Samosir dalam pilkada yang lalu.

Ketika diwawancarai Batak Raya di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Samosir, Senin, 25 Juli 2022, Marhuale Simbolon mengatakan tidak memusingkan berbagai tuduhan yang ditujukan kepada dirinya dan TBPP.

“Dia [Ambrosius Simbolon] itu tidak mengerti apa yang dia katakan,” kata Marhuale Simbolon, dan soal program kebun jeruk, “Apa kaitan [TBPP] dengan itu? Itu, kan, kelompok tani saya.” ❑

Postingan populer dari blog ini

Sinta Tamba Membantu Masyarakat dengan Kenotarisan

Sinta Mauly Agnes Tamba, S.H., M.Kn., 59 tahun, adalah notaris pertama di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatra Utara. Pada 2010, dia mendirikan kantornya di Pangururan dengan menggunakan rumah almarhum bapaknya, Konstan Tamba, yang semasa hidupnya pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Utara. Sinta Mauly Agnes Tamba. (Foto: Jarar Siahaan) Selama 13 tahun menjadi notaris di Kabupaten Samosir hingga saat ini, Sinta Tamba tidak hanya melayani kaum mapan, seperti juragan atau pemborong, yang datang untuk mendirikan perusahaan CV atau PT di kantor notarisnya. Akan tetapi, Sinta juga sering membantu lapisan masyarakat yang takmampu dan buta hukum. Bagi warga desa yang duitnya tidak cukup, Sinta mendiskon tarif jasa layanannya. Bahkan, khusus untuk pendirian kelompok tani, dia tidak memungut biaya serimis pun, atau gratis. Selain itu, dia juga sering memberi pengarahan hukum soal kepemilikan tanah kepada rakyat awam yang datang ke kantornya, termasuk mendamaikan keluarga yang berebut h

Polten Simbolon: Semua Suka-Suka Bupati Samosir

PANGURURAN, Batak Raya—Polten Simbolon, anggota DPRD Kabupaten Samosir, mengecam Bupati Vandiko Timoteus Gultom karena anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang digaji dengan APBD Samosir, masih terus ditugasi menjaga Hotel Vantas yang diduga milik keluarga Bupati. Polten Simbolon, anggota DPRD Samosir. (Foto: pribadi) “Ini sudah berlebihan, mengapa Satpol PP harus menjaga Hotel Vantas, yang jelas merupakan bisnis pribadi. Ini bukan lagi tempat tinggal Bupati seperti saat rumah dinas sedang direnovasi,” kata Polten Simbolon dalam wawancara per telepon dengan wartawan, 22 Agustus 2023. Sebelum Vandiko Gultom menempati rumah dinas Bupati Samosir di Tajur, Pangururan, pada Desember 2022 silam, Pemkab Samosir menyewa beberapa ruangan di Hotel Vantas sebagai tempat tinggal Bupati, karena rumah dinas sedang direnovasi. Selama Bupati Vandiko tinggal di “hotel dinas sementara” tersebut, dia mendapat pelbagai fasilitas selaku kepala daerah, antara lain pengawalan oleh petugas Satpol

Bupati Toba Bersih dari Korupsi, tapi Kinerja Nol

BALIGE, Batak Raya—Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Toba, Fraksi PKB memuji Bupati Poltak Sitorus “bersih dari korupsi.” Namun, dalam wawancara Batak Raya , fraksi itu mengecam dugaan suap proyek di beberapa jawatan, dan menilai kinerja Bupati hanya “omong kosong, tidak ada perkembangan.” Sabaruddin Tambunan, anggota DPRD Kabupaten Toba. (Foto: Jarar Siahaan) Barangkali ini kali pertama terjadi di Indonesia: seorang bupati dipastikan tidak pernah terlibat korupsi, dan yang memastikan ialah pihak DPRD, tetapi si bupati juga dinilai tidak becus bekerja. Pujian setinggi langit ini ditujukan kepada Bupati Toba, Poltak Sitorus, yang dirilis dalam pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Toba pada sidang paripurna tentang rancangan peraturan daerah APBD Perubahan tahun anggaran 2023 di gedung DPRD di Balige, 18 September 2023. “Saudara Bupati kami lihat dan telusuri benar-benar bersih dari unsur korupsi,” begitu bunyi pendapat Fraksi PKB dalam rapat paripurna.